Indonesia Dorong Jembatan Iklim BRIDGE agar Berbasis Kedaulatan Nasional di COP31

Indonesia menegaskan dukungannya terhadap inisiatif Jembatan Implementasi Iklim atau Climate Implementation Bridge (BRIDGE) dengan penekanan kuat agar mekanisme ini tetap berbasis kebutuhan negara atau country-driven. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam forum “Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale” di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Türkiye, pada Jumat (13/11). Jumhur menekankan bahwa efektivitas BRIDGE terletak pada penguatan kapasitas nasional dan optimalisasi skema pembiayaan yang sudah ada, bukan penciptaan mekanisme pendanaan baru yang tumpang tindih.

Langkah strategis ini menempatkan Indonesia dalam posisi penting sebagai salah satu dari lima negara percontohan pertama yang mendukung penuh inisiatif Presidensi COP31 Turki. Tujuannya adalah mengubah komitmen iklim global menjadi proyek nyata yang siap dibiayai. Keikutsertaan Indonesia dalam kelompok percontohan ini menandai komitmen untuk menjadi model bagi negara berkembang lainnya sebelum inisiatif tersebut diperluas secara global hingga tahun 2035. Jumhur Hidayat menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik upaya memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan nasional, dan ketersediaan pembiayaan implementasi.

Target Investasi 472,6 Miliar Dolar AS Jadi Kunci Prioritas Nasional

Indonesia hadir di COP31 dengan peta jalan yang jelas melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025. Dokumen ini menetapkan prioritas implementasi nasional untuk periode 2031–2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP). Untuk mencapai target mitigasi tersebut, Indonesia mengidentifikasi kebutuhan investasi yang sangat besar, yakni sekitar 472,6 miliar dolar AS. Dana ini dialokasikan untuk sektor energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Indonesia mendorong BRIDGE agar berfungsi sebagai penghubung yang mengintegrasi berbagai sumber dana, termasuk dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta.

Usulan Tata Kelola Jelas demi Keterukuran Hasil

Demi memastikan BRIDGE berjalan terarah dan hasilnya terukur, Indonesia mengusulkan pembentukan tata kelola yang jelas, mekanisme penentuan prioritas, serta penetapan indikator kinerja utama. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa delegasi Indonesia siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra untuk menerjemahkan prioritas Second NDC menjadi proyek konkret. Melalui keterlibatan aktif ini, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan pembiayaan iklim global berpijak pada kedaulatan dan kebutuhan nyata setiap negara, demi keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.