GMNI Banten Tolak Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Desak Mitigasi Tektonik di Ujung Kulon

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten secara tegas menolak wacana pemindahan atau translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa langkah tersebut menjadi jalan pintas tidak ilmiah dalam menghadapi ancaman bencana alam di wilayah Selat Sunda, alih-alih memperkuat perlindungan ekosistem asli.

Ketua DPD GMNI Banten, Endang Kurnia, menyatakan bahwa setiap kebijakan terkait spesies endemik terancam punah ini harus berlandaskan kajian ilmiah yang mendalam dan transparan. Endang mengingatkan bahwa badak jawa memiliki keterikatan ekologis yang erat dengan habitat alaminya di Ujung Kulon, sehingga pemindahan satwa bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan tindakan yang berisiko menciptakan persoalan ekologis baru.

Implikasi Ekologis dan Mitigasi Ancaman Tektonik

Wacana translokasi ini mengemuka di tengah kekhawatiran pemerintah mengenai potensi bencana tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda. Menurut Endang, solusi yang tepat seharusnya adalah memperkuat perlindungan dan mitigasi di habitat aslinya, bukan memindahkan satwanya. Langkah strategis ini mencakup penguatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem secara menyeluruh, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan TNUK untuk menjamin keselamatan populasi satwa dari ancaman alam.

Desak Partisipasi Publik dan Kajian Kelayakan Serius

GMNI Banten juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukanlah ruang kosong yang siap pakai, melainkan kawasan dengan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tersendiri yang wajib dijaga. Endang menegaskan bahwa Ujung Kulon dan Alas Purwo memiliki nilai ekologis penting yang tidak boleh dipertentangkan atau dikorbankan satu sama lain. "Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting," tegasnya.

Oleh karena itu, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan untuk membuka ruang partisipasi publik serta memaparkan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat. Poin-poin krusial yang harus diungkap meliputi:

• Risiko translokasi bagi populasi badak jawa.
• Dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem di kedua kawasan.
• Keseriusan kajian ilmiah sebelum memutuskan pembangunan habitat kedua.

"Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa prinsip kehati-hatian," tutup Endang.