APSI DKI Usulkan SOP Terpadu Restorative Justice untuk Cegah Ego Sektoral di Era KUHP Baru
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Usulan ini muncul di tengah transisi hukum nasional menuju pemberlakuan KUHP Nasional (UU No.
- 20/2025), yang menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan ke pemulihan.
- Sikumbang menegaskan bahwa tanpa pedoman teknis yang seragam, penegakan hukum di lapangan rentan mengalami distorsi tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Dr. Afriendi Sikumbang, Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta, mengusulkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga untuk mengakhiri ambiguitas dalam pelaksanaan restorative justice. Usulan ini muncul di tengah transisi hukum nasional menuju pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20/2025), yang menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan ke pemulihan. Sikumbang menegaskan bahwa tanpa pedoman teknis yang seragam, penegakan hukum di lapangan rentan mengalami distorsi tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Gagasan strategis ini dipertahankan dalam disertasi doktoralnya berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diumumkan saat prosesi wisuda di Universitas Borobudur, Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (21/1). Sikumbang mengidentifikasi bahwa selama ini, hambatan utama penerapan keadilan restoratif bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada ego sektoral yang kental di kalangan aparat penegak hukum.
Menjembatani Fragmentasi Aturan Internal
Menurut Sikumbang, sebelum hadirnya payung hukum baru, masing-masing lembaga penegak hukum beroperasi dengan pedoman internal yang berbeda-beda. Kepolisian berpedoman pada Peraturan Polri (Perpol), Kejaksaan pada Peraturan Kejaksaan (Perja), dan Mahkamah Agung pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perbedaan rujukan ini menciptakan fragmentasi aturan yang sering kali menghambat proses penyelesaian perkara secara dialogis dan mediatif. "Sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum berpedoman pada peraturan internal sendiri," ujar Sikumbang. Ia menilai, meskipun KUHAP Baru secara formal memasukkan mekanisme keadilan restoratif sebagai langkah maju untuk menjawab fragmentasi tersebut, penyelarasan aturan teknis di tingkat operasional tetap menjadi prasyarat mutlak.
Menjaga Integritas Korban di Masa Transisi
Di samping harmonisasi prosedur, Sikumbang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat untuk mengimbangi ketentuan KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu. Ia mengingatkan bahwa mekanisme ini tidak boleh disalahartikan sebagai jalan pintas penghentian perkara secara sepihak.
- Perlindungan hak-hak korban harus dijamin agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian, bukan sekadar mengabaikan tuntutan pidana.
- Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjadikan gagasan harmonisasi teknis ini sebagai rujukan utama dalam mengawal implementasi regulasi baru.
- Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Konsensus Pasar: BI Diprediksi Tahan Suku Bunga 5,75% di Tengah Tekanan Politik dan Ekspektasi Kenaikan Fed Rate

Prabowo Dorong Produksi Bioetanol Besar-Besaran untuk Tekan Impor BBM

BSI Dorong Inklusi Investasi Syariah Lewat Sukuk Tabungan ST017 dan Inovasi SGOP
