Tekan Inflasi Pangan, Pemprov Maluku dan BI Datangkan 960 Kg Cabai Rawit dari NTT
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) mendatangkan pasokan 960 kilogram cabai rawit dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Langkah intervensi pasar ini dilakukan untuk menekan lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Ambon.
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Ina Wati Tahir menyampaikan bahwa pasokan didatangkan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan dipasarkan lewat Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) mendatangkan pasokan 960 kilogram cabai rawit dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah intervensi pasar ini dilakukan untuk menekan lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Ambon. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Ina Wati Tahir menyampaikan bahwa pasokan didatangkan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan dipasarkan lewat Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pengiriman komoditas hortikultura tersebut memanfaatkan armada pesawat komersial Batik Air demi mempercepat proses distribusi ke Ambon. Pengadaan cabai rawit ini direalisasikan dalam dua tahap pengiriman, yakni sebanyak 450 kilogram pada 28 Oktober dan 510 kilogram pada 11 November. Melalui skema intervensi ini, cabai rawit dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp40.000 per kilogram di tengah kenaikan harga pasar.
Penetrasi Pasar hingga Wilayah Strategis Ambon
Distribusi cabai rawit murah tersebut dipusatkan pada sejumlah titik pasar tradisional dan kawasan pemukiman padat di Ambon guna memastikan jangkauan yang luas bagi masyarakat. Rincian lokasi pendistribusian meliputi:
- Pasar Mardika
- Pasar Passo
- Pasar Batu Merah
- Kawasan Kudamati
- Kawasan Wayame
Ina Wati menegaskan bahwa intervensi melalui GPM mendapat respons sangat positif dari warga lokal. Kerja sama konkret bersama Bank Indonesia melalui fasilitasi distribusi ini menjadi salah satu pilar krusial dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile foods).
Tantangan Geografis Kepulauan dan Rencana Perluasan Intervensi
Lebih jauh, pihak Pemprov Maluku menggarisbawahi bahwa karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Biaya transportasi yang tinggi serta keterbatasan konektivitas antarpulau kerap memicu hambatan distribusi dan memicu gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Skema FDP dari daerah sentra produksi seperti NTT terbukti efektif memperpendek rantai pasok dan memangkas beban biaya pengangkutan.
Pemerintah Daerah Maluku berharap intervensi tak berhenti di cabai rawit saja, tetapi dapat diperluas untuk komoditas strategis lainnya. Komoditas sasaran yang direncanakan mencakup bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, minyak goreng, hingga gula pasir untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo

Tragedi SMP Al-Madina Wonosobo: Teralis Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 5 Luka-luka
