PSSI Tegas Audit Dana Non-APBN FFI untuk Bongkar Misteri Tunggakan Subsidi Klub

PSSI resmi mengumumkan rencana audit menyeluruh terhadap dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI) guna menelusuri akar masalah tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen PSSI terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi futsal nasional, khususnya di luar alokasi anggaran negara.

Dalam keterangan tertulisnya, PSSI menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk mengungkap mengapa kewajiban finansial kepada anggota tidak terpenuhi. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan bahwa pemerintah melalui PSSI telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI pada tahun ini khusus untuk kepentingan tim nasional futsal. Proses pengusulan anggaran tersebut melibatkan FFI sebagai organisasi penopang, sehingga perencanaan program dilakukan secara kolaboratif dan mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan organisasi, bukan secara sepihak oleh federasi sepak bola.

Mekanisme Transparansi dan Peran Anggaran APBN

Yunus Nusi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PSSI berjalan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan transparan. Setiap tahun, laporan keuangan PSSI diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI. "Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas," ujar Yunus pada Sabtu (14/11/2026). Pernyataan ini menjadi pembeda antara dana negara yang sudah teraudit dengan dana non-APBN yang kini menjadi sorotan utama dalam investigasi internal ini.

Fokus Audit pada Arus Kas dan Sumber Pendapatan Non-APBN

Yunus Nusi menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang terlambat dan insentif AFP yang hilang merupakan isu terpisah dari alokasi APBN. Pembiayaan kebutuhan tersebut seharusnya diupayakan melalui sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya. Oleh karena itu, PSSI akan melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI dengan memeriksa poin-poin kritis berikut:

• Sumber pendapatan dan validitas kontrak komersial FFI.
• Arus kas (cash flow) organisasi selama periode berjalan.
• Pola penggunaan anggaran untuk operasional dan program.
• Kewajiban finansial organisasi kepada klub anggota dan asosiasi futsal provinsi.

"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," tegas Yunus Nusi, mengisyaratkan adanya potensi masalah struktural dalam manajemen keuangan FFI yang perlu segera diselesaikan demi keberlangsungan ekosistem futsal Indonesia.