Jenderal Maruli Petakan Defisit Infrastruktur Kritis di Pulau Rondo dan Sabang untuk Program Bangun Beranda Negeri

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), menegaskan urgensi pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan melalui kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) di Pulau Rondo dan Kota Sabang pada Jumat (13/11/2026). Kunjungan strategis ini difokuskan pada identifikasi mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur vital, mulai dari ketersediaan air bersih, pasokan listrik, hingga akses internet, yang merupakan elemen krusial bagi kenyamanan dan efektivitas operasi personel pengamanan perbatasan.

Langkah ini merupakan bagian integral dari persiapan BNPPDT dalam mengakselerasi implementasi Program Bangun Beranda Negeri. Program tersebut dirancang secara spesifik untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil, dengan prioritas utama pada penyediaan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar negara. Melalui pendekatan berbasis data lapangan, BNPPDT berupaya memastikan bahwa setiap alokasi pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga serta ketahanan keamanan nasional.

Mendorong Perbatasan Jadi Beranda NKRI yang Layak Huni

Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan perbatasan yang telah ditinjau menghadapi persoalan mendasar yang bersifat sistemik dan relatif serupa. Ia menekankan perlunya perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah pusat agar wilayah-wilayah tersebut tidak lagi tertinggal, melainkan bertransformasi menjadi fasilitas yang memadai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maruli menyatakan, "Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik", menandakan komitmen politik dan teknis untuk mengangkat derajat wilayah perbatasan setara dengan wilayah dalam negeri.

Eksplorasi Daerah Terpencil dan Prioritas Penanganan Defisit Layanan

Pengembangan peran BNPPDT kini tidak lagi terbatas pada pengelolaan perbatasan, melainkan telah diperluas untuk mencakup pengelolaan daerah terpencil. Perluasan mandat ini otomatis memperluas sasaran pembangunan, di mana upaya peningkatan fasilitas menyasar berbagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis unik. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan laporan teknis yang diterima, Maruli mengidentifikasi tiga pilar utama yang masih menjadi kendala signifikan di sejumlah wilayah, yaitu:

• Keterbatasan akses dan stabilitas pasokan listrik.
• Keterlambatan atau minimnya jangkauan akses internet.
• Krisis ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi.

Kondisi defisit layanan ini kini menjadi prioritas utama BNPPDT dalam menyusun peta jalan pembangunan, dengan penanganan yang disesuaikan secara spesifik berdasarkan kondisi unik masing-masing daerah terpencil dan perbatasan.