PSSI Resmi Audit Dana Non-APBN FFI, Telusuri Tunggakan Subsidi Klub dan Insentif Provinsi
Ahli dalam liputan bulu tangkis dan berbagai event olahraga internasional.

- Konflik internal di lingkungan futsal nasional memuncak setelah PSSI mengumumkan rencana audit mendalam terhadap pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI) .
- Ketegangan ini berlatar belakang alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp20 miliar pada tahun 2026 yang disalurkan melalui PSSI untuk kepentingan tim nasional futsal.
- Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi , menegaskan bahwa perencanaan program tersebut melibatkan FFI, sehingga PSSI tidak bekerja secara sepihak.
Konflik internal di lingkungan futsal nasional memuncak setelah PSSI mengumumkan rencana audit mendalam terhadap pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah tegas ini diambil untuk menelusuri akar masalah di balik tunggakan subsidi klub serta ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), yang dinilai mengancam keberlangsungan ekosistem futsal di Indonesia.
Ketegangan ini berlatar belakang alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp20 miliar pada tahun 2026 yang disalurkan melalui PSSI untuk kepentingan tim nasional futsal. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa perencanaan program tersebut melibatkan FFI, sehingga PSSI tidak bekerja secara sepihak. Namun, Yunus membedakan antara pengelolaan APBN yang telah diaudit secara rutin dengan masalah pendanaan non-APBN yang kini menjadi sorotan utama. "Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres," ujar Yunus Nusi, menekankan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas di tubuh PSSI.
Fokus Audit: Arus Kas dan Kewajiban kepada Anggota
PSSI akan memeriksa secara objektif sumber pendapatan, arus kas, serta penggunaan anggaran non-APBN FFI. Audit ini bertujuan untuk mengungkap mengapa kewajiban kepada klub dan asosiasi provinsi tidak terpenuhi. Menurut Yunus Nusi, pembiayaan kebutuhan operasional seperti subsidi klub dan insentif AFP seharusnya diupayakan melalui sumber pendanaan mandiri, bukan bergantung sepenuhnya pada APBN. "Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola," tegasnya. Audit ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap apakah ada persoalan keuangan struktural yang menyebabkan gagalnya pemenuhan hak-hak anggota organisasi.
FFI Siap Dipanggil, Tuntut Penyelesaian Objektif
Menyikapi langkah PSSI, Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi panggilan pimpinan PSSI. Melalui keterangan resmi pada Jumat (13/11), Michael meminta agar PSSI bertindak secara objektif dan amanah dalam menyikapi kisruh ini. "FFI siap dipanggil kapan pun oleh Pimpinan PSSI untuk menjawab seluruh pertanyaan yang dimiliki secara terbuka, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan obyektif dan tuntas," kata Michael. Ia juga mengingatkan bahwa futsal adalah bagian dari keluarga besar sepak bola yang harus dihormati kedudukannya, serta meminta penyelesaian persoalan dilakukan dengan menghormati kedudukan hukum, sejarah, dan keberadaan entitas FFI.
BERITA TERKAIT (Olahraga)

Timo Scheunemann: Kompetisi MilikLife Fondasi Kuat Ekosistem Sepak Bola Putri Nasional

Timnas Indonesia U-17 Hadapi Afghanistan dalam Laga Kunci Piala Asia U-17 2027

Strategi 'Parkir Bus' Kamboja Buat Timnas U-17 'Cuma' Menang 2-0, Target Juara Grup Masih Membuka
