Prabowo Tuding Pemodal Besar Sandera Demokrasi: Biaya Pilkada Capai Ratusan Miliar
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik politik uang yang masif, di mana ia mengaku menjadi sasaran serangan buzzer setiap malam.
- Menurut Prabowo, fenomena banyaknya buzzer yang menyerang pemerintah bukanlah tanpa sebab.
- "Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik politik uang yang masif, di mana ia mengaku menjadi sasaran serangan buzzer setiap malam. Dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11), Prabowo menuding adanya aliran dana besar dari para pemodal yang digunakan untuk memecah belah persatuan nasional melalui mekanisme divide et impera.
Menurut Prabowo, fenomena banyaknya buzzer yang menyerang pemerintah bukanlah tanpa sebab. "Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh," ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari penggelontoran dana tersebut adalah untuk memecah belah Indonesia, sebuah ancaman serius terhadap kohesi sosial negara.
Demokrasi Tidak Boleh Disandera Modal
Prabowo menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijaga agar tidak menjadi komoditas yang bisa dibeli atau disandera oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial. Ia secara tegas mengkritik sumber dana tersebut yang diduga diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal. "Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal," tegasnya. Pernyataan ini menyoroti urgensi pembersihan sistem politik dari infiltrasi modal gelap yang mengancam integritas proses demokrasi.
Tantangan Biaya Politik dan Reformasi Sistem
Kekhawatiran Prabowo juga dipicu oleh fakta di lapangan mengenai tingginya biaya politik untuk menjadi pejabat publik. Ia mengungkapkan informasi bahwa untuk menjadi kepala daerah seperti bupati, kandidat harus menyiapkan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah, bahkan hingga Rp100 miliar belum tentu menjamin kemenangan. Sementara itu, untuk menjadi anggota DPR, biaya yang dibutuhkan berkisar antara Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
- Biaya menjadi Bupati: Puluhan miliar hingga Rp100 miliar.
- Biaya menjadi Anggota DPR: Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Merespons kondisi ini, Prabowo telah berdialog dengan para ketua umum partai politik untuk mendorong perbaikan sistem. Ia menyambut baik kesadaran para pemimpin partai akan pentingnya reformasi politik. "Alhamdulillah sudah semakin sadar, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik," pungkas Prabowo, seraya mempertanyakan apakah kondisi saat ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa seperti Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Target APBN 2026 Terancam: Kemenkeu Kejar Kekurangan Pajak Rp514 T dalam Dua Bulan Sisa

Asing Borong Rp546 Miliar, 10 Saham Ini Jadi Primadona di Tengah Penguatan IHSG

Ditlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta, Ini Syarat dan Tarifnya
