Target APBN 2026 Terancam: Kemenkeu Kejar Kekurangan Pajak Rp514 T dalam Dua Bulan Sisa
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perolehan pajak saat ini baru menyentuh angka Rp1.796,8 triliun , yang setara dengan 76,2 persen dari target awal.
- Nazara menegaskan bahwa pencapaian hampir Rp1.800 triliun bukanlah hal yang mudah, mengingat upaya pengumpulan yang dilakukan secara intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak .
- Ia menyatakan, sisa kekurangan Rp514 triliun tersebut akan menjadi fokus utama penggejaran di sisa tahun ini.
Kementerian Keuangan menghadapi tantangan signifikan dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2026, di mana Suahasil Nazara, Menteri Keuangan, mengungkapkan adanya selisih atau kekurangan sebesar Rp514 triliun hingga Oktober 2026. Perolehan pajak saat ini baru menyentuh angka Rp1.796,8 triliun, yang setara dengan 76,2 persen dari target awal. Angka ini menjadi sorotan utama mengingat hanya tersisa dua bulan untuk menutup gap tersebut demi mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Nazara menegaskan bahwa pencapaian hampir Rp1.800 triliun bukanlah hal yang mudah, mengingat upaya pengumpulan yang dilakukan secara intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ia menyatakan, sisa kekurangan Rp514 triliun tersebut akan menjadi fokus utama penggejaran di sisa tahun ini. Dana ini krusial karena merupakan bagian dari pendanaan belanja negara, sehingga ia meminta dukungan penuh dari masyarakat dan media untuk memastikan target penerimaan pajak tercapai demi keberlangsungan program-program pemerintah.
Lonjakan PPh dan PPN Dongkrak Penerimaan
Secara tahunan, penerimaan pajak negara menunjukkan pertumbuhan positif 23,2 persen secara year-on-year (yoy) per Oktober 2026. Komposisi penerimaan didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang merealisasikan Rp893,10 triliun dengan pertumbuhan 16,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatat lonjakan signifikan sebesar 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, yang ditopang oleh kuatnya daya beli dan konsumsi dalam negeri. Sektor digital juga turut berkontribusi melalui Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya sebesar Rp14,1 triliun.
Tren Peningkatan Migas dan Penurunan PBB
Sektor energi mencatat pertumbuhan paling mencolok, di mana PPh Migas melesat 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun seiring naiknya harga minyak bumi. Sebaliknya, terdapat beberapa pos pajak yang mengalami kontraksi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun akibat pergeseran waktu pembayaran sebagian Wajib Pajak ke akhir tahun. Selain itu, Pajak Lainnya Non Deposit tercatat turun 9,0 persen menjadi Rp7,1 triliun. Data-detail tren penerimaan pajak Kemenkeu per Oktober 2026:
- PPh Non Migas: Rp893,10 triliun (tumbuh 16,6%).
- PPN & PPnBM: Rp793,55 triliun (tumbuh 39,1%).
- PPh Migas: Rp48,88 triliun (tumbuh 84,7%).
- Penerimaan Digital/PMSE: Rp14,1 triliun.
- PBB: Rp20,52 triliun (turun 3,7%).
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asing Borong Rp546 Miliar, 10 Saham Ini Jadi Primadona di Tengah Penguatan IHSG

Ditlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta, Ini Syarat dan Tarifnya

8 Perusahaan Antre IPO di BEI, 2 Beraset Jumbo Tembus Rp250 Miliar
