Prabowo Instruksikan Bahlil: 70% Hasil Tambang Wajib Dinikmati Negara, Ekspor Wajib Satu Pintu

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan negara menikmati minimal 70 persen dari total hasil tambang dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Instruksi strategis ini diumumkan oleh Prabowo dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11). Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam tata kelola sektor hulu pertambangan, di mana dominasi keuntungan yang selama ini dinikmati oleh korporasi dituntut untuk lebih berpihak pada kepentingan fiskal negara.

Prabowo menjelaskan bahwa mekanisme ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan pemerintah, kekayaan alam dan cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan," ujar Prabowo, menegaskan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya harus menjadi instrumen utama kesejahteraan bangsa.

Skema Investasi: Investor Pulang, Sisa Keuntungan Milik Bangsa

Dalam skema baru ini, pemerintah tetap membuka ruang bagi investor asing maupun domestik untuk menanamkan modal, namun dengan batasan keuntungan yang ketat. Prabowo menjelaskan bahwa investor diperbolehkan meraup keuntungan hingga modal yang ditanamkan kembali (break-even point). Setelah itu, mayoritas keuntungan harus menjadi hak bangsa Indonesia. "Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," jelas Kepala Negara. Prabowo optimis bahwa dalam beberapa bulan mendatang, negara akan mulai merasakan manfaat nyata dari penegakan mekanisme distribusi keuntungan yang lebih adil ini.

Pengawasan Ekspor Satu Pintu untuk Cegah Manipulasi Data

Selain mengatur pembagian keuntungan tambang, Prabowo juga menegaskan kebijakan ketat terhadap aktivitas ekspor. Seluruh kegiatan ekspor kini wajib dilakukan melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri dan memastikan akurasi data volume ekspor. "Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Jumlah barang yang dilaporkan harus sesuai dengan volume ekspor sebenarnya," tegasnya. Prabowo mencontohkan, jika perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, pelaporannya harus 100 ton, bukan dikurangi menjadi 50 atau 30 ton. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah tidak lagi 'kecolongan' dalam pengawasan perdagangan internasional dan dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ekspor-impor.