Kemenaker Klarifikasi: Pengelola Dana Cadangan Pesangon Belum Ditentukan, Isu Danantara Ditolak

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas membantah narasi yang beredar luas di media sosial mengenai kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga mana pun sebagai pengelola dana tersebut. Pernyataan ini dikeluarkan untuk meredam kekhawatiran dan kebingungan di kalangan pelaku usaha serta pekerja yang terpengaruh oleh informasi keliru tersebut.

Indah menjelaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi bahwa Danantara akan menjadi pengelola, maupun menyatakan bahwa Kemnaker sendiri akan bertindak sebagai lembaga pengelola. "Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Klarifikasi ini menjadi penting mengingat potensi dampak signifikan terhadap arus kas dan strategi keuangan perusahaan jika informasi tersebut disalahartikan.

Proses Regulasi Masih Berlangsung

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang rinci. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final. Proses penyusunan aturan turunan ini akan diawali dengan tahap penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini krusial untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya.

Aspek Teknis dan Imbauan Resmi

Peraturan pelaksanaan yang sedang dalam proses perumusan diharapkan akan mengatur sejumlah aspek vital, antara lain:

• Mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon;
• Tata kelola dan organisasi lembaga pengelola;
• Sumber pendanaan;
• Mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker, belum memiliki dasar penetapan resmi. Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan antara pelindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.