Optimisme Maruarar Sirait: Penyaluran 300 Ribu Rumah Subsidi Diprediksi Pecahkan Rekor Sejarah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan keyakinannya bahwa penyaluran rumah subsidi tahun ini akan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah mengalokasikan target 300 ribu unit rumah subsidi. Angka ini melampaui realisasi 2025 sebanyak 278 ribu unit dan jauh lebih tinggi dari capaian 2023 yang hanya 228 ribu unit. "Jadi, satu tahun Presiden Prabowo memerintah naik 50 ribu. Saya yakin tahun ini akan pecah rekor itu di atas 278 ribu," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11).

Tren Kenaikan Signifikan Sejak 2023

Kenaikan volume penyaluran ini menandakan membaiknya program perumahan nasional. Jika pada 2023 realisasi hanya menyentuh 228 ribu unit, angka tersebut melonjak menjadi 278 ribu unit pada 2025. Ara menilai lonjakan 50 ribu unit dalam satu tahun pemerintahan baru ini merupakan sinyal kuat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program hunian terjangkau masih tinggi. Optimisme ini didorong oleh upaya percepatan distribusi dana yang konsisten dari kementerian terkait.

Eksperimen KUR Perumahan dengan Alokasi Rp50 Triliun

Selain FLPP, pemerintah memperluas jangkauan melalui inisiatif KUR Perumahan dengan dukungan anggaran Rp50 triliun tahun ini. Ara menjelaskan, "Rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya digratiskan, Pak Airlangga sangat mendukung dengan kur perumahan." Program ini juga mencakup perbaikan 400 ribu rumah rakyat, sebuah lonjakan signifikan dari realisasi tahun sebelumnya yang baru mencapai 45 ribu rumah. Hingga saat ini, skema KUR tersebut telah dimanfaatkan oleh 120 ribu orang untuk keperluan membangun, membeli, dan merenovasi hunian, sekaligus menyertifikasi kepemilikan rumah secara gratis. Inisiatif pemerintah ini sejalan dengan prioritas nasional dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial yang dibahas oleh Presiden Prabowo dalam Ratas di Istana Bogor.