Menteri Kehutanan Serahkan Hak Kelola 3.238 Hektare Hutan Sosial untuk 309 KK di Sulteng
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penyerahan hak kelola tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan hutan tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga.
- Dalam kunjungan kerjanya, Raja Juli Antoni didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina .
- Ia menegaskan bahwa skema yang diterapkan meliputi hutan desa dan hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola sumber daya alam di sekitar mereka.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada 309 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Langkah strategis ini mencakup area seluas 3.238 hektare yang diserahkan di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, pada Sabtu (14/11/2026), dengan tujuan memperkuat peran masyarakat dalam mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan.
Penyerahan hak kelola tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan hutan tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga. Dalam kunjungan kerjanya, Raja Juli Antoni didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina. Ia menegaskan bahwa skema yang diterapkan meliputi hutan desa dan hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola sumber daya alam di sekitar mereka.
Peluang Ekonomi dan Diversifikasi Komoditas
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat lima kelompok utama yang menerima persetujuan ini, yaitu LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una, LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba, dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura, Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam, antara lain:
- Komoditas perkebunan: Kakao, kelapa, aren, durian, alpukat, dan mangga.
- Komoditas pertanian: Jagung.
- Hasil hutan bukan kayu: Rotan, damar, kemiri, dan madu.
Raja Juli menekankan pentingnya pengembangan potensi pengolahan hasil pertanian serta jasa lingkungan, termasuk pemanfaatan sumber air panas, di samping pengembangan agroforestri. Ia menyatakan bahwa perhutanan sosial ke depan harus bertransformasi dari sekadar pemberian akses menjadi upaya membangun usaha yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, serta meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar.
Rekor Nasional dan Capaian di Sulawesi Tengah
Keberhasilan program perhutanan sosial kini tidak lagi diukur semata-mata dari luas kawasan yang diberikan akses kelolanya, melainkan dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan. Secara nasional, hingga Oktober 2026, pemerintah telah mengeluarkan 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan total luas mencapai 8,47 juta hektare, yang menjangkau 1,43 juta kepala keluarga.
Di tingkat provinsi, Sulawesi Tengah telah mencatatkan capaian signifikan dengan diterbitkannya 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare. Program ini telah menjangkau 37.383 kepala keluarga yang tersebar di 194 desa pada 12 kabupaten/kota di provinsi tersebut, menandai ekspansi besar-besaran dalam pemberdayaan masyarakat adat dan lokal di sektor kehutanan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KONI Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade, Dorong Diplomasi Internasional dan Pembinaan Atlet

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia
