KI DKI Soroti Krisis Kompetensi SDM Kelurahan dalam Pengelolaan Informasi Publik Digital
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Agus Wijayanto Nugroho , Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mengungkapkan bahwa kelurahan masih menghadapi tantangan signifikan terkait kapasitas SDM.
- Ia menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan intervensi strategis dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota melalui dukungan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi publik.
- Karena memiliki interaksi langsung dengan warga, aparatur kelurahan dituntut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dan responsif.
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyoroti urgensi penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan, khususnya dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik melalui kanal media sosial. Dalam presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026), komisioner menekankan bahwa keterbatasan jumlah personel dan kapabilitas teknis di tingkat bawah masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan responsif di ibukota.
Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mengungkapkan bahwa kelurahan masih menghadapi tantangan signifikan terkait kapasitas SDM. Ia menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan intervensi strategis dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota melalui dukungan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi publik. "Kondisi ini tentu saja perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah kota melalui dukungan dan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi publik di tingkat kelurahan," ujar Agus dalam acara tersebut.
Kelurahan sebagai Garda Terdepan Komunikasi Publik Digital
Agus menilai bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi via digital, kelurahan memegang peranan krusial sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik. Karena memiliki interaksi langsung dengan warga, aparatur kelurahan dituntut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dan responsif. "Kemampuan aparatur kelurahan dalam mengelola informasi, merespons pertanyaan, serta membangun komunikasi publik perlu terus ditingkatkan," tegasnya. Menurutnya, pengelolaan informasi yang berkualitas harus diimbangi dengan keterampilan komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara tepat waktu, mengingat kelurahan adalah pihak yang berada di garis depan pelayanan.
E-Monev 2026 dan Harapan Transparansi Layanan
Sebanyak 30 kelurahan dari berbagai wilayah di DKI Jakarta turut hadir dalam presentasi E-Monev tersebut, mencakup wilayah seperti Kelurahan Bidara Cina, Bintaro, Bukit Duri, Cakung Barat, Cempaka Putih Timur, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Cibubur, Cideng, Cilandak Timur, Cilangkap, Cililitan, Cilincing, Cakung Timur, Cawang, Ceger, Cempaka Baru, Cempaka Putih Barat, Ciganjur, Cijantung, Cikini, Cikoko, Cilandak Barat, Cipete Selatan, Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Cipayung, Cipinang Cempedak, dan Cipinang Melayu. Agus berharap, hasil evaluasi ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam penguatan kapasitas SDM. "Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat dirasakan manfaatnya melalui pelayanan informasi yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel," pungkas Agus, menandai komitmen KI DKI dalam mengawal akuntabilitas badan publik di tingkat akar rumput.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi

Kemnaker Klarifikasi: Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan untuk Danantara

IHSG Didera Sentimen Negatif Global, Rupiah di Ambang Keputusan Suku Bunga BI
