KI DKI Desak Transparansi Program Sampah: Kelurahan Jadi Kunci Sosialisasi ke Masyarakat

Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, menegaskan bahwa program pemilahan dan pengelolaan sampah yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta harus dieksekusi dengan standar transparansi tinggi oleh seluruh badan publik. Dalam acara Evaluasi Kinerja (E-Monev) di Jakarta Creative Hub (JCH) pada Jumat, 13 November 2026, ia menggarisbawahi bahwa kelurahan memegang peran strategis dalam memastikan informasi terkait program tersebut sampai ke lapisan masyarakat terbawah.

Menurut Harry, perhatian khusus yang diberikan Gubernur terhadap gerakan pemilahan sampah menuntut tindak lanjut yang konkret dari instansi pemerintah. Pelaksanaan program ini tidak boleh berhenti di lingkup internal birokrasi, melainkan harus diperluas dengan melibatkan partisipasi aktif warga. “Gerakan pemilahan dan pengolahan sampah saat ini menjadi perhatian Gubernur. Karena itu, badan publik, terutama kelurahan, punya tugas untuk menyosialisasikan program ini kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Kolaborasi Swasta dan Optimalisasi Media Sosial

Untuk memperluas jangkauan, Komisi Informasi DKI mendorong badan publik untuk membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Sebagai contoh konkret, Harry menyarankan fasilitasi bagi warga yang ingin mengolah sampah menjadi pupuk organik dengan dukungan modal atau teknologi dari pihak swasta. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen badan publik terhadap transparansi dan inovasi pengelolaan limbah.

• Pengembangan kolaborasi CSR dengan pihak swasta untuk memfasilitasi pengolahan sampah menjadi pupuk organik.
• Pengoptimalan seluruh kanal komunikasi, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi program.
• Peningkatan sosialisasi hak keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami prosedur permohonan data.

Harry menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam memperoleh informasi. Ia berpesan agar tidak ada warga yang menjadi “pemohon informasi pasif” hanya karena mereka tidak mengetahui bahwa badan publik wajib melayani permohonan data tersebut.

Inovasi Kreatif dan Peran Strategis PPID

Di sisi lain, anggota Tim Penilai E-Monev, Kokom Komariah (disebut juga sebagai Ria), menyoroti pentingnya kreativitas dalam penyampaian informasi. Ia menilai bahwa kanal formal saja tidak cukup; badan publik perlu mengemas konten dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna publik, termasuk dengan inovasi konten digital.

Kokom memberikan perhatian khusus pada optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia mendorong agar PPID tidak hanya menjadi administrator data, tetapi juga aktif dalam pelayanan melalui media sosial, khususnya Instagram. “Kalau boleh, dibuat sorotan khusus terkait PPID, terutama di Instagram,” kata Kokom. Langkah ini dinilai krusial untuk mendekatkan layanan publik dengan generasi muda dan masyarakat urban Jakarta yang sangat aktif di platform media sosial.