Jepang Siap Lonjakan Anggaran Pertahanan ke 60 Triliun Yen, Protes Publik Memanas
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Langkah strategis ini diumumkan menyusul revisi tiga dokumen pertahanan kunci yang menjadi pilar kebijakan keamanan negara, sebagaimana dilaporkan Kyodo News pada Jumat (13/11) yang mengutip sumber pemerintah.
- Kebijakan ini menandakan pergeseran besar dari target sebelumnya yang hanya mematok angka 43 triliun yen untuk periode 2023-2027.
- Fokus utama dari alokasi anggaran raksasa ini diarahkan pada pengadaan massal teknologi militer modern, khususnya pembelian dalam jumlah besar untuk drone , amunisi, dan peluru kendali.
Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan lompatan signifikan dalam kebijakan keamanan nasional dengan rencana meningkatkan anggaran pertahanan hingga 60 triliun yen (sekitar Rp6.851 triliun) selama lima tahun ke depan, yakni dari tahun fiskal 2027 hingga 2031. Langkah strategis ini diumumkan menyusul revisi tiga dokumen pertahanan kunci yang menjadi pilar kebijakan keamanan negara, sebagaimana dilaporkan Kyodo News pada Jumat (13/11) yang mengutip sumber pemerintah. Kebijakan ini menandakan pergeseran besar dari target sebelumnya yang hanya mematok angka 43 triliun yen untuk periode 2023-2027.
Fokus utama dari alokasi anggaran raksasa ini diarahkan pada pengadaan massal teknologi militer modern, khususnya pembelian dalam jumlah besar untuk drone, amunisi, dan peluru kendali. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana menyelesaikan revisi ketiga dokumen keamanan tersebut paling lambat akhir tahun ini. Langkah ini diambil setelah dokumen-dokumen awal yang dirumuskan pada akhir 2022 dinilai perlu diperbarui untuk merespons dinamika ancaman keamanan regional yang semakin kompleks.
Revisi Dokumen Keamanan dan Fokus Modernisasi Militer
Revisi dokumen pertahanan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan perubahan paradigma strategis Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan. Dengan target anggaran yang melonjak drastis dari 43 triliun yen menjadi 60 triliun yen, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memodernisasi alutsista. Penekanan pada pembelian drone dan peluru kendali mengindikasikan persiapan menghadapi perang asimetris dan ancaman siber yang semakin nyata. Keputusan ini diambil di tengah situasi di mana anggaran pertahanan Jepang telah mencapai rekor tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, memicu diskusi intensif mengenai keseimbangan antara keamanan dan stabilitas ekonomi.
Teguran Publik dan Dampak pada Kesejahteraan Rakyat
Di tengah ambisi militerisasi tersebut, respons masyarakat Jepang menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang kian memanas. Warga Jepang telah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa sepanjang tahun ini untuk memprotes penguatan militer pemerintah dan menentang kenaikan anggaran pertahanan yang terus berlanjut. Kekhawatiran utama publik berpusat pada dampak fiskal kebijakan ini terhadap kehidupan sehari-hari. Surat kabar Tokyo Shimbun menyoroti secara tajam bahwa belanja pertahanan yang terus membengkak akan menguras anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi program kesejahteraan rakyat, sehingga menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang sudah merasakan tekanan biaya hidup yang tinggi.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
