Gibran Mundur dari Wapres, Koleksi Kendaraan Pribadi Sederhana dan Hak Mobil Negara Terungkap

Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11), langkah yang sekaligus mengungkap detail harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025. Data yang disampaikan pada 23 Maret 2026 ini mencatat kepemilikan tujuh unit kendaraan pribadi senilai total Rp286,5 juta, angka yang tergolong sederhana dibandingkan total kekayaan bersihnya yang mencapai Rp27,91 miliar.

Koleksi kendaraan tersebut seluruhnya berstatus hasil sendiri dan terdiri dari tiga unit sepeda motor serta empat unit mobil dengan tahun pembuatan yang bervariasi, termasuk unit klasik. Menariknya, porsi nilai aset kendaraan ini hanya mengambil bagian kecil dari total harta kekayaan Gibran, yang mayoritas disumbang oleh aset tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen senilai Rp17,44 miliar, serta surat berharga dan kas setara kas lainnya.

Daftar Isi Garasi: Dari Motor Klasik hingga Mobil Niaga

Berdasarkan data e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rincian kendaraan pribadi Gibran mencerminkan gaya hidup yang praktis. Pada kategori roda dua, ia memiliki motor matic Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, motor klasik Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, serta motor bergaya Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta. Untuk roda empat, garasinya diisi oleh kendaraan keluarga dan niaga ringan yang umum di Indonesia, meliputi:

• Dua unit Toyota Avanza: lansiran 2016 (Rp75 juta) dan 2012 (Rp50 juta).
• Isuzu Panther tahun 2012 dengan nilai taksiran Rp55 juta.
• Daihatsu Gran Max tahun 2015 dengan nilai taksiran Rp55 juta.

Hak Fasilitas Negara Pasca-Jabatan

Meskipun memiliki koleksi kendaraan pribadi yang sederhana, Gibran tetap berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dari negara setelah resmi melepas jabatan Wakil Presiden. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada Pasal 8 UU tersebut, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk atas permintaan sendiri, berhak memperoleh fasilitas kendaraan milik negara lengkap beserta pengemudinya.

Surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden telah disampaikan Gibran kepada MPR untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain fasilitas kendaraan dinas dan sopir, negara juga akan menanggung biaya perawatan dan operasional kendaraan tersebut sebagai bagian dari hak administratif mantan pejabat negara.