Foto Gibran di DPRD Jabar Diturunkan: Buky Wibawa Ingkar, Dedi Mulyadi Soroti Adab Demokrasi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat memicu kontroversi politik yang tajam.
- Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa , secara tegas membantah adanya instruksi resmi dari pimpinan dewan untuk menurunkan atau membalik foto tersebut.
- Buky menyatakan kaget ketika peristiwa ini menjadi sorotan media dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak beretika.
Pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat memicu kontroversi politik yang tajam. Insiden yang terjadi pada Kamis (12/11) lalu ini semakin memanas setelah foto tersebut ditemukan dalam posisi terbalik, memicu spekulasi publik mengenai ketidaksopanan atau pesan politik tersembunyi dari para peserta audiensi yang hadir di gedung wakil rakyat tersebut.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, secara tegas membantah adanya instruksi resmi dari pimpinan dewan untuk menurunkan atau membalik foto tersebut. Buky menyatakan kaget ketika peristiwa ini menjadi sorotan media dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak beretika. Ia menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen keterbukaan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. "Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat, jadi setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima. Sebisa mungkin biasanya pimpinan yang menerima," ujar Buky mengutip pernyataan resminya pada Jumat (13/11).
Rekonstruksi Kejadian dan Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil
Berdasarkan penjelasan Buky, surat permohonan audiensi dari kelompok masyarakat sipil Jawa Barat sebenarnya telah diterima sehari sebelum muncul kabar pengunduran diri Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, peserta menyampaikan sekitar enam tuntutan utama. Kekacauan terjadi di akhir sesi ketika peserta meminta foto bersama. Buky mengaku melihat seseorang membawa pigura foto Gibran, namun karena posisinya berada di pinggir ruangan, ia tidak menyadari bahwa foto tersebut kemudian diletakkan dalam posisi terbalik oleh salah satu pihak. "Saya tidak tahu bahwa posisi fotonya itu dibalikin," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, DPRD Jabar berencana mengirimkan surat resmi kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk meminta klarifikasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi: Hak Demokrasi Harus Diiringi Adab
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut buka suara menyayangkan insiden tersebut. Dedi menegaskan bahwa penyampaian sikap politik adalah hak demokrasi setiap warga negara, namun kebebasan tersebut harus tetap dibatasi oleh adab dan mekanisme yang benar. "Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi pada Sabtu (14/11). Ia menekankan bahwa pencopotan atribut negara di lingkungan kantor pemerintahan, khususnya di ruang Banggar yang berfungsi untuk membahas anggaran, semestinya dilakukan melalui prosedur yang tepat dan tidak boleh semena-mena dilakukan oleh pihak manapun.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Cabut Izin PT RAPP di Riau Seluas 338.536 Hektare, Kawasan Kembali ke Penguasaan Negara

Revolusi Pertanian: Mentan Amran Klaim Pendapatan Petani Bisa Tembus Rp16 Juta per Bulan, Melebihi Gaji PNS

Dian Ediana Rae Ungkap Ancaman Global yang Mengintai Stabilitas Perbankan RI di Tengah Geopolitik & Digitalisasi
