DPRD DKI Usul Denda Parkir Ilegal Naik 10 Kali Lipat Jadi Rp500 Juta
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan signifikan denda bagi operator parkir ilegal hingga 10 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini.
- Menurut Jupiter, sanksi yang selama ini dianggap ringan tidak lagi relevan dengan kompleksitas pelanggaran di lapangan.
- "Kalau dendanya hanya Rp50 juta , tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan signifikan denda bagi operator parkir ilegal hingga 10 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini. Usulan ini dilontarkan oleh Jupiter, Anggota Komisi B DPRD DKI sekaligus Eks Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran, sebagai upaya tegas untuk memberikan efek jera dan memutus mata rantai praktik pengelolaan parkir liar yang marak di ibu kota. Menurut Jupiter, sanksi yang selama ini dianggap ringan tidak lagi relevan dengan kompleksitas pelanggaran di lapangan.
"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta," kata Jupiter dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu. Jupiter menilai bahwa besaran denda Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola bermasalah belum cukup menjadi pencekal. Sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat para pelanggar menganggap denda tersebut sebagai sekadar konsekuensi bisnis biasa yang dapat ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal mereka.
Meniru Ketegasan Sanksi Singapura
Dalam usulannya, Jupiter mencontohkan pendekatan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Ia meyakini bahwa pendekatan hukum yang ketat dan konsisten menjadi salah satu bahan pembelajaran krusial bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan perparkiran. Tujuan utama dari peningkatan sanksi ini adalah agar operator parkir menjadi lebih patuh terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, sehingga tidak lagi mengabaikan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Komitmen Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Pansus
Jupiter menegaskan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran tidak dapat hanya mengandalkan operasi penertiban di lapangan. Diperlukan komitmen kuat antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi dari Pansus Tata Kelola Perparkiran ditindaklanjuti secara konkret. Sinergi antara pengawasan legislatif dan eksekutif ini dinilai vital untuk menciptakan ekosistem perparkiran yang tertib, transparan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi

Kemnaker Klarifikasi: Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan untuk Danantara

IHSG Didera Sentimen Negatif Global, Rupiah di Ambang Keputusan Suku Bunga BI
