DPRD DKI Dorong 'BPJS Hewan' dan Sterilisasi Massal Gratis Jelang HUT Jakarta ke-500
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Inisiatif ini bertujuan menekan laju reproduksi hewan yang cepat serta mengantisipasi risiko wabah rabies dan penyakit zoonosis lainnya.
- Kegiatan yang melibatkan tim dari Puskeswan Keliling ini menyasar kuota 200 ekor kucing , terdiri dari 100 kucing jantan dan 100 kucing betina, yang semuanya diproses tanpa dipungut biaya.
- Kenneth menekankan bahwa Pemprov DKI akan terus mengupayakan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kebijakan publik yang berkeadilan.
Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mengendalikan populasi hewan peliharaan melalui program sterilisasi massal gratis di GOR Kembangan, Jakarta Barat, pada Sabtu (14/11/2026). Inisiatif ini bertujuan menekan laju reproduksi hewan yang cepat serta mengantisipasi risiko wabah rabies dan penyakit zoonosis lainnya.
Kegiatan yang melibatkan tim dari Puskeswan Keliling ini menyasar kuota 200 ekor kucing, terdiri dari 100 kucing jantan dan 100 kucing betina, yang semuanya diproses tanpa dipungut biaya. Program kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dan Yayasan Pecinta Lingkungan Indonesia (YPLI) ini tidak hanya menyasar hewan peliharaan domestik, tetapi juga mencakup kucing liar yang telah didata oleh komunitas setempat.
Ekspansi Kuota dan Realisasi Janji Kampanye
Menyambut HUT Jakarta ke-500, Kenneth mengumumkan rencana peningkatan skala program dengan membuka kuota sterilisasi gratis untuk 500 ekor kucing dan 500 ekor anjing. Langkah ini merupakan implementasi konkret dari janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya telah mencatatkan rekor MURI melalui sterilisasi massal 1.000 kucing saat masa kampanye Pilgub DKI. Kenneth menekankan bahwa Pemprov DKI akan terus mengupayakan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kebijakan publik yang berkeadilan.
Inisiasi Skema 'BPJS Hewan' bagi Masyarakat Pra-Sejahtera
Merespons kondisi pemilik hewan peliharaan yang banyak berasal dari kalangan ekonomi pra-sejahtera, Kenneth mendorong inovasi kebijakan baru berupa sistem kartu kesehatan hewan. Ia mengungkapkan bahwa bersama Dinas KPKP, dirinya sedang mengusulkan skema 'kartu BPJS untuk hewan' yang menawarkan kompensasi pemotongan harga, bukan gratis total. "Skemanya tidak gratis, tapi akan dapat kompensasi pemotongan harga bagi pemegang kartu tersebut," ujar Kenneth. Implementasi kebijakan ini nantinya akan menunggu arahan dan persetujuan langsung dari Gubernur Pramono Anung, sebagai upaya menjamin keberlanjutan layanan kesehatan hewan bagi seluruh lapisan masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton
