Dewan Keamanan PBB Perpanjang Sanksi Yaman hingga 2027, Desak Houthi Hentikan Eskalasi Militer
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengadopsi resolusi baru yang memperpanjang sanksi ketat terhadap Yaman , mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan hingga 14 November 2027 .
- Eskalasi Militer dan Ancaman bagi Pelayaran Komersial Isi resolusi tersebut secara eksplisit mengecam keras eskalasi militer di Yaman yang dilakukan oleh kelompok Houthi .
- PBB menyoroti secara spesifik serangan lintas perbatasan dan maritim yang dilancarkan oleh Houthi terhadap Arab Saudi , serta ancaman serius yang mereka ciptakan terhadap pelayaran komersial global.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengadopsi resolusi baru yang memperpanjang sanksi ketat terhadap Yaman, mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan hingga 14 November 2027. Keputusan yang diambil pada Kamis (12/11) ini menjadi respons tegas terhadap dinamika keamanan yang memanas di kawasan, sekaligus menegaskan kembali komitmen internasional untuk menjaga stabilitas regional melalui mekanisme hukum multilateral yang ketat.
Resolusi bernomor 2837 yang dirilis pada Jumat (13/11) tidak hanya memperbarui sanksi individu, tetapi juga memperpanjang mandat bagi Panel Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan aturan tersebut hingga 15 Desember 2027. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menambah jumlah anggota panel dari empat menjadi enam orang, dengan kewajiban menyerahkan laporan akhir paling lambat 15 Oktober 2027.
Eskalasi Militer dan Ancaman bagi Pelayaran Komersial
Isi resolusi tersebut secara eksplisit mengecam keras eskalasi militer di Yaman yang dilakukan oleh kelompok Houthi. PBB menyoroti secara spesifik serangan lintas perbatasan dan maritim yang dilancarkan oleh Houthi terhadap Arab Saudi, serta ancaman serius yang mereka ciptakan terhadap pelayaran komersial global. Tekanan diplomatik ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya konflik yang dapat mengganggu jalur perdagangan strategis di Laut Merah dan sekitarnya.
Tuntutan Penghentian Serangan dan Penguatan Embargo Senjata
Sebagai langkah tegas, Dewan Keamanan PBB menuntut agar kelompok Houthi segera dan tanpa syarat menghentikan seluruh eskalasi militer serta serangan yang mereka laksanakan. Selain sanksi personal, Resolusi 2837 juga menegaskan kembali embargo senjata terhadap Houthi sebagaimana tercantum dalam Resolusi 2216 tahun 2015. Penting untuk dicatat bahwa embargo senjata ini bersifat permanen dan tidak memiliki batas masa berlaku, menunjukkan keseriusan komunitas internasional dalam membatasi kemampuan militer kelompok tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
