BNPPDT Prioritaskan Pembangunan Air, Listrik, dan Internet di Perbatasan Rondo dan Sabang untuk 'Beranda NKRI'

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), melakukan pengawasan dan evaluasi mendalam di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh, pada Jumat (13/11/2026). Kunjungan ini berfokus pada identifikasi urgensi infrastruktur dasar, mencakup ketersediaan air bersih, listrik, serta akses internet yang krusial bagi personel pengamanan perbatasan. Langkah strategis ini menjadi bagian dari persiapan program Bangun Beranda Negeri yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil kawasan perbatasan dan daerah terpencil, menjadikan wilayah tersebut sebagai beranda terdepan NKRI yang layak huni dan berfungsi optimal.

Maruli menegaskan bahwa berbagai kawasan perbatasan yang ditinjau menghadapi persoalan mendasar yang relatif serupa, sehingga memerlukan intervensi konkret dari negara. "Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik," ujar Maruli dalam keterangannya di Jakarta. Ia menekankan bahwa perluasan mandat BNPPDT kini mencakup pengelolaan daerah terpencil, yang berarti upaya peningkatan fasilitas tidak lagi terbatas pada zona perbatasan, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil yang memerlukan penanganan spesifik sesuai karakteristik lokalnya. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi untuk menjamin kesejahteraan dan efektivitas tugas aparat di garda terdepan negara.

Solusi Teknis dan Prioritas Infrastruktur

Berdasarkan hasil peninjauan langsung, Maruli mengidentifikasi bahwa kendala utama di wilayah tersebut berkaitan dengan pasokan air bersih, distribusi listrik, dan konektivitas internet. Untuk mengatasi masalah pasokan air, BNPPDT sedang mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor sebagai solusi berkelanjutan. "Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit," ungkap Maruli. Temuan ini akan menjadi basis data untuk menentukan prioritas pembangunan, di mana setiap alternatif penanganan akan disesuaikan dengan kelayakan teknis dan kebutuhan lapangan yang spesifik, memastikan efisiensi anggaran dan efektivitas layanan.

Target Implementasi Awal 2027 dan Penguatan Keamanan

Hasil evaluasi ini akan segera dikonversi menjadi konsep program dan penentuan prioritas pembangunan. BNPPDT menargetkan bahwa perumusan langkah penanganan dapat segera difinalisasi, dengan pelaksanaan fisik dimulai pada awal tahun 2027. "Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan," tambah Maruli. Selain fokus pada infrastruktur sipil, Maruli juga berdialog dengan personel Satgas Pamputer serta meninjau Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang. Kunjungan ke fasilitas pertahanan ini melengkapi data yang diperlukan untuk memastikan bahwa dukungan sarana dan prasarana keamanan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar,从而 menciptakan ekosistem perbatasan yang aman dan modern.