128 UMKM Sumbawa Antre Lapak Car Free Night, Pemkab Sorong Evaluasi Tata Kelola dan Mekanisme Graduasi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Antusiasme tinggi terhadap program Car Free Night (CFN) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kini memunculkan persoalan klasik dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
- 128 pelaku UMKM tercatat masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan lapak berjualan di Lapangan Pahlawan .
- Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori , menegaskan dalam Rapat Evaluasi CFN di Kantor Bupati bahwa ada risiko distorsi di mana usaha besar mengambil alih manfaat yang seharusnya ditujukan untuk usaha mikro.
Antusiasme tinggi terhadap program Car Free Night (CFN) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kini memunculkan persoalan klasik dalam pemberdayaan ekonomi lokal. 128 pelaku UMKM tercatat masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan lapak berjualan di Lapangan Pahlawan. Lonjakan permintaan ini memaksa Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan, guna memastikan bahwa ruang malam tanpa kendaraan ini benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar pusat keramaian.
Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, menegaskan dalam Rapat Evaluasi CFN di Kantor Bupati bahwa ada risiko distorsi di mana usaha besar mengambil alih manfaat yang seharusnya ditujukan untuk usaha mikro. "Jangan sampai kita menyebut ini sebagai kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar," ujar Ansori. Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan pendataan mendalam terhadap profil pedagang serta mengevaluasi perkembangan pendapatan mereka, agar dampak ekonomi CFN terhadap masyarakat dapat terukur secara objektif.
Mekanisme Graduasi dan Potensi Peningkatan PAD
Untuk mengatasi penumpukan pedagang, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, ES Adi Nusantara, menginisiasi mekanisme graduasi usaha. Strategi ini bertujuan mendorong UMKM yang usahanya sudah berkembang pesat untuk keluar dari area CFN, sehingga lapak tersebut dapat dialihkan kepada pelaku usaha mikro yang masih membutuhkan akses pemasaran. Selain penataan lapak, Adi juga mengusulkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor penunjang seperti parkir dan persampahan, dengan prinsip tidak membebankan pungutan langsung kepada pedagang UMKM.
Sementara itu, Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, melaporkan bahwa selama setahun terakhir, antusiasme masyarakat terus meningkat. Saat ini, 128 UMKM masih mengantre untuk memperoleh izin berjualan. Untuk menjaga kualitas, calon pedagang diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengelola menerapkan aturan ketat: lapak akan digantikan jika pemiliknya tidak berjualan secara berturut-turut selama satu bulan penuh.
Penyelesaian Iuran dan Rencana Perluasan Kawasan
Sorotan utama dalam evaluasi ini adalah munculnya besaran iuran yang dibebankan kepada pedagang. Ari menjelaskan adanya iuran gabungan untuk sampah, kegiatan, dan listrik sebesar Rp20.000 per minggu (setara Rp80.000 per bulan). Ansori mengingatkan bahwa kesepakatan awal CFN bebas dari pungutan, sehingga ia menuntut transparansi dan evaluasi agar beban tersebut tidak menghambat pelaku usaha kecil. Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan di Lapangan Pahlawan, Pemkab Sumbawa tengah mengkaji perluasan CFN ke kawasan Taman Kerato, yang diharapkan dapat membuka ruang pemasaran baru dan meningkatkan kenyamanan pengunjung secara keseluruhan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PPATK Ungkap Jejak Keuangan Tindak Pidana Semester I-2026 Tembus Rp416,58 Triliun

Kemenhub Siagakan 352 Pesawat dan Ribuan Personel Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027

Reformasi Etik Polri: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Anggota Majelis Kini Bisa Berpangkat Lebih Rendah
