Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar, Kortas Tipidkor Perangi Korupsi Fiktif LPEI

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Tipidkor Polri melakukan langkah tegas dalam membongkar jaring korupsi di lembaga negara. Penyidik resmi menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai taksiran mencapai Rp286,27 miliar dalam kasus pembiayaan fiktif yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang sebelumnya dihitung mencapai ratusan miliar rupiah.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa proses penyitaan aset-aset tersebut dilakukan secara masif oleh penyidik sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11). Penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan nilai aset selama proses hukum berjalan, sehingga pemulihan kerugian negara nantinya akan mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Distribusi Aset dan Kerugian Negara

Kombes Yusuf merinci sebaran aset yang disita mencakup berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan jejak aliran dana hasil korupsi yang tersebar luas. Dari 44 objek tersebut, mayoritas tersebar di wilayah Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

• Tiga aset tanah di Palembang senilai Rp3,93 miliar.
• Enam tanah dan bangunan di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar.
• 29 aset di Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
• Enam objek lain tersebar di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang, dan Depok.

Berdasarkan penghitungan resmi yang diterima penyidik pada 10 November 2025, total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 43.617.739 dollar AS atau setara Rp727.949.531.492 (sekitar Rp727 miliar).

Tersangka Internal LPEI dan Pihak Ketiga

Pemeriksaan kasus ini mengungkap adanya keterlibatan unsur internal LPEI dan pihak swasta. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) pada periode 2012 hingga 2016. Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka, terdiri dari lima orang dari internal LPEI:

• FH, relationship manager Divisi Pembiayaan UKM (2011-2018).
• NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM (2012-2018).
• DSD, Kepala Divisi Pembiayaan.
• IS, Direktur Pelaksana 3 LPEI (2013-2016).
• AS, Direktur Pelaksana 4 LPEI.

Satu tersangka lainnya adalah DN, selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014-2022.