DJP RI dan Singapura Perketat Pengawasan, Data Ekspor diintegrasikan lewat Danantara untuk Cegah Manipulasi Pajak

Indonesia dan Singapura tengah mempercepat kajian kerja sama strategis untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak, mulai dari manipulasi transfer pricing hingga penyalahgunaan faktur (misinvoicing). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa salah satu pilar utama dari kolaborasi ini adalah pertukaran data antarnegara guna memperkuat kepatuhan korporasi di kedua yurisdiksi. Langkah ini dinilai krusial mengingat kompleksitas aktivitas ekonomi global yang menuntut mekanisme pengawasan lintas batas yang lebih ketat dan terintegrasi.

Untuk memastikan data ekspor-impor, khususnya komoditas, terkonsolidasi dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai hub dan platform untuk merekonsiliasi seluruh data terkait arus ekspor, sebuah inovasi tata kelola yang dirancang untuk memotong celah potensi misinvoicing yang merugikan negara sebagai sumber ekonomi.

Pertukaran Data dan Koordinasi Multisektor

Meskipun inisiatif ini digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaannya melibatkan sinergi berbagai instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Seluruh koordinasi teknis dan diplomasi terkait kerja sama ini akan diayomi oleh Kementerian Luar Negeri RI. Pendekatan multisektor ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang menyeluruh, di mana setiap potensi celah dalam pelaporan keuangan lintas negara dapat dideteksi melalui data yang saling terhubung antara Indonesia dan Singapura.

Komitmen PM Lawrence Wong dan Keadilan Perpajakan

Isu ini mendapat perhatian tinggi di tingkat kepala negara, di mana Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan komitmen untuk membahas tiga isu utama: penyelesaian kebakaran hutan dan lahan, transfer pricing, serta misinvoicing. Bimo menekankan bahwa ketiga hal ini kini bukan lagi sekadar persoalan domestik, melainkan isu antarnegara yang menyentuh aspek keadilan pemajakan. Dengan adanya niat baik (*goodwill*) dari kedua negara, diharapkan reformasi tata kelola ekspor dan pertukaran data ini dapat menekan potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak secara signifikan.