Ronny P Sasmita: Mundurnya Gibran Tidak Ganggu Investasi Asing Jika Transisi Politik Tetap Tertib

Dinamika pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari periode 2024-2026 kini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar. Namun, Analis dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi domestik maupun asing, asalkan transisi politik berjalan tertib, konstitusional, dan konsisten. Ronny menilai bahwa fokus investor bukan semata-mata pada figur yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan pada stabilitas proses politik serta prediktabilitas kebijakan ekonomi yang akan mengikuti setelahnya. "Yang paling diperhatikan investor adalah seberapa stabil dan dapat diprediksi proses politik serta kebijakan pemerintah setelahnya," tegasnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Ronny, meskipun pengunduran diri pejabat setingkat Wapres adalah peristiwa politik penting yang berpotensi meningkatkan persepsi risiko, dampaknya akan sangat bergantung pada bagaimana proses konstitusional dijalankan. Jika proses ini berlarut atau memicu konflik antarlembaga, maka ketidakpastian akan meningkat. Sebaliknya, jika kesinambungan pemerintahan terjaga, investor akan membedakan antara dinamika politik sementara dengan ketidakpastian institusional yang mengubah aturan main ekonomi. "Dampaknya bisa relatif terbatas jika transisi berlangsung tertib," jelasnya, menambahkan bahwa investor akan menunda keputusan hanya jika muncul konflik berkepanjangan yang meningkatkan premi risiko negara.

Pentingnya Kepastian Regulasi untuk Investor Jangka Panjang

Ronny mengingatkan bahwa keputusan investasi asing yang bersifat jangka panjang sangat sensitif terhadap kepastian regulasi dan koordinasi antarlembaga. Investor asing mempertimbangkan stabilitas politik, konsistensi kebijakan, serta kemampuan pemerintah menjaga koordinasi antarinstansi. Namun, Ronny meluruskan bahwa dinamika politik tidak otomatis menyebabkan pembatalan investasi atau arus modal keluar. "Pengaruhnya tidak otomatis berupa pembatalan investasi," ucapnya. Tantangannya adalah memastikan bahwa pergantian pejabat tidak mengganggu kepastian institusional. Stabilitas investasi, menurut Ronny, lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan daripada oleh figur politik semata. Hal ini menjadi kunci agar persepsi risiko tetap terkendali di tengah sentimen pasar modal global yang fluktuatif.

Tiga Langkah Krusial Menjaga Klimat Bisnis Kondusif

Untuk menjaga kredibilitas komunikasi kebijakan dan menghindari penambahan premi risiko yang tidak perlu, Ronny merekomendasikan beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa agenda ekonomi dan proyek strategis tetap berjalan tanpa perubahan arah mendadak:

• Memastikan seluruh proses pengunduran diri dan pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi tanpa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
• Memberikan komunikasi publik yang jelas bahwa agenda ekonomi, pelayanan publik, dan proyek investasi strategis tetap berlanjut.
• Menjaga konsistensi regulasi dan kepastian hukum agar pelaku usaha tidak terkejut dengan perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK dan otoritas terkait harus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan. Ronny menutup dengan peringatan agar pemerintah menghindari penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen tarik-menarik kepentingan politik. "Investor tidak menuntut negara bebas dari dinamika politik. Yang mereka butuhkan adalah institusi yang kuat, proses politik yang tertib, dan kebijakan ekonomi yang tetap bisa diprediksi," pungkasnya. Keharmonisan kelembagaan ini menjadi jaminan utama agar kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap kuat di tengah transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung.