Kapolri Suyudi Ungkap Dalang Kasus Penyadapan Presiden, Dugaan Makar Jadi Sorotan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Dalam forum terbuka tersebut, Suyudi menegaskan bahwa Polri telah menetapkan empat tersangka utama, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Presiden, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo .
- Empat nama resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mengguncang stabilitas keamanan nasional ini.
- Selain Irjen Pol Ahrie Sonta (mantan Kadivkum) dan Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim), Irjen Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri) juga berstatus tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan fakta-fakta krusial baru terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026) pagi. Dalam forum terbuka tersebut, Suyudi menegaskan bahwa Polri telah menetapkan empat tersangka utama, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Presiden, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini menandai eskalasi hukum yang signifikan, di mana Komisi III mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya mengungkap pelaku teknis, tetapi juga mengidentifikasi dalang di balik aksi tersebut serta menyelidiki potensi tindak pidana makar yang tersembunyi dalam operasi penyadapan tersebut.
Empat nama resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mengguncang stabilitas keamanan nasional ini. Selain Irjen Pol Ahrie Sonta (mantan Kadivkum) dan Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim), Irjen Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri) juga berstatus tersangka. Saat ini, tiga tersangka pertama menjalani masa tahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi mendapatkan pengecualian tahanan rumah mengingat kondisi kesehatan yang tidak mendukung penahanan di fasilitas umum.
Eskalasi Hukum: Dugaan Makar dan Penyelidikan Dalang
Agenda rapat kerja kali ini berfokus pada pendalaman motif dan hierarki perintah di balik pelanggaran hukum yang serius ini. Komisi III DPR RI secara tegas meminta Polri untuk mengungkap siapa sosok di belakang Listyo Sigit dan rekan-rekannya. Menyikapi tuntutan tersebut, Kapolri Suyudi mengumumkan pembuatan laporan polisi baru guna memulai penyelidikan spesifik terkait dugaan tindak pidana makar. Langkah ini menunjukkan bahwa kasus penyadapan tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai pelanggaran privasi atau prosedur keamanan siber, melainkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara yang memerlukan penanganan hukum tertinggi.
Kronologi Perintah dan Peran Aktor Kunci
Membeberkan kronologi kejadian, Suyudi menyebutkan adanya figur dengan inisial TK yang kini tengah diperiksa intensif. Fakta penting lainnya terungkap melalui dugaan perintah langsung dari tersangka Ahrie Sonta kepada Brigjen (nama lengkap pejabat terkait tidak disebutkan secara eksplisit dalam cuplikan sumber, namun konteksnya merujuk pada bawahan hukum) untuk melakukan tindakan teknis penyadapan. Rincian teknis operasional dan jangkauan data yang disadap masih dalam tahap investigasi lanjutan. Transparansi dalam rapat ini menjadi preseden baru dalam pengawasan eksekutif terhadap institusi keamanan, di mana seluruh temuan, dari aspek hukum hingga teknis operasional, diuraikan di hadapan publik dan wakil rakyat untuk memastikan akuntabilitas proses penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

The Doll Ghawiah Kaji Asal-Usul Teror Boneka di Bandung, Tayang 29 Oktober 2026

PGE dan Lintasarta Perkuat Kedaulatan Digital Indonesia Melalui Kolaborasi Strategis Berbasis AI

Panduan Rutin Perawatan Air Purifier: Jangan Asal Cuci Filter, Ini Langkah Tepat Menjaga Kualitas Udara di Rumah
