Putusan MA Berjalan: Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Ijazah Gibran di Hadapan PTUN

Proses hukum terkait status pendidikan mantan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mencapai tahap eksekusi formal di pengadilan. Pada Kamis (12/11/2026), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Surat Keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penyerahan dokumen ini menjadi tindak lanjut langsung atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebani pihak kementerian untuk membatalkan suket tersebut, sehingga objek sengketa hukum pun menjadi sirna dan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana secara otomatis gugur.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa proses administratif pencabutan ini telah tuntas dilaksanakan di persidangan. "Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," ujar Atip saat dihubungi di Jakarta. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga negara dalam mematuhi hukum acara perdata dan tata usaha negara, di mana eksekusi putusan kasasi tidak boleh diabaikan demi kepastian hukum.

Konfirmasi Legal Mendikdasmen atas SK Pencabutan Resmi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara terbuka membenarkan terbitnya dokumen resmi tersebut. Ia mengonfirmasi penerbitan SK Nomor 206 Tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) yang ditandatangani oleh Dirjen Tatang Muttaqin pada Senin (11/11). SK ini secara spesifik mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019. Pencabutan ini menjadi landasan hukum bagi dihentikannya sidang PTUN karena objek yang digugat (suket tersebut) secara sah tidak lagi berlaku.

Konteks Nasional: Pelantikan 2.394 Guru Sekolah Rakyat dan Fokus Riset Kemenkes

Di hari yang sama, dinamika kebijakan pendidikan juga diwarnai oleh pelantikan 2.394 guru Sekolah Rakyat baru oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menekankan integritas profesi sebagai abdi negara. Sementara itu, di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendesak periset untuk berfokus pada produk bernilai ekonomi skala besar guna menekan impor alat kesehatan yang mencapai 1,37 triliun dolar AS, jauh melampaui angka ekspor nasional.