Muzani: Dua Nama Cawapres Usulan Prabowo Bebas dari Keterikatan Partai Koalisi

Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak diwajibkan berasal dari partai koalisi. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik di kompleks parlemen, Jumat (13/11), di mana Muzani menekankan fleksibilitas konstitusional dalam pemilihan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pasal-pasal yang berlaku hanya menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama, tanpa mengikat asal-usul politiknya, sehingga membuka ruang bagi figur di luar lingkaran partai politik tradisional.

Mekanisme pengisian jabatan ini akan melalui dua tahap krusial. Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan dua nama usulannya ke MPR dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna. Sementara itu, sidang paripurna MPR untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut akan digelar pada 2 Desember 2026. Tanggal ini menjadi acuan utama, mengingat proses pemilihan harus mengikuti prosedur yang tercantum dalam regulasi tinggi negara.

Implikasi Hukum dan Kewenangan Eksekutif

Kewenangan penuh dalam menentukan nama-nama tersebut diakui sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa keputusan akhir diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto, meskipun kemungkinan terdapat diskusi dengan partai koalisi. Yusril menyebut koalisi pengusung saat ini melibatkan sekitar sepuluh partai, yang terdiri dari partai yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak.

Konteks Koalisi dan Dasar Regulasi

Ketentuan teknis proses ini tertuang secara spesifik dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3. Pasal 46 ayat 2 mengatur bahwa Presiden wajib mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Sementara itu, ayat 3 menegaskan bahwa MPR akan memilih satu dari dua nama tersebut dalam sidang paripurna. Secara struktur koalisi saat ini, terdapat empat partai yang secara formal mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Di sisi lain, PKB, NasDem, dan PKS mendukung pemerintahan namun bukan bagian dari koalisi pengusung 2024, sementara PDI-P menyatakan berada di luar pemerintahan.