Kemenkumham Perkuat Pengawasan Orang Asing lewat Program Desa Binaan di Yogyakarta

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TP Yogyakarta bekerja sama dengan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) meluncurkan inisiatif strategis untuk memperkuat pengawasan orang asing melalui program "Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat". Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari pengawasan vertikal semata menjadi sistem yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Kolaborasi ini diresmikan pada Jumat (13/11/2026) dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kelurahan Mantrijeron, yang menjadi basis untuk program Desa Binaan Imigrasi pertama di wilayah tersebut.

Wakil Direktur Poltekimipas, Budi Mulyawan, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada personel imigrasi. "Kerjasama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing," ujar Mulyawan. Ia menekankan pentingnya kesadaran hukum publik serta keberanian warga untuk melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang, menciptakan jaringan deteksi dini yang lebih efektif di level komunitas.

Multisektoral: Peran Kejaksaan dan Edukasi Akademik

Sumber daya penegakan hukum turut diperkuat dengan kehadiran Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan, Benu Elamrusyia, menjelaskan peran institusinya dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Peran ini mencakup koordinasi data, analisis kerawanan, hingga operasi gabungan untuk menangani tindak pidana seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia. Di sisi lain, Dr. Muhammad Arief Adillah dari Poltekimipas memberikan edukasi masyarakat untuk mengenali kerawanan di lingkungan masing-masing dan melakukan pelaporan awal, bukan tindakan hukum.

Membangun Jejaring Informasi Berkelanjutan

Salah satu fokus utama edukasi adalah pencegahan terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural yang berisiko tinggi menyebabkan Perdagangan Orang (TPPO) dan Perdagangan Manusia (TPPM). Arief Adillah mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap modus tersebut. Melalui sinergi antara Imigrasi, Poltekimipas, Kejaksaan, Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat, program ini bertujuan membangun jejaring informasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan orang asing diharapkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar tugas administratif pemerintah.