Mundur dari Wapres, Gibran Berhak atas Pensiun 100% Gaji Pokok Terakhir dan Fasilitas Rumah

Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini memicu sorotan publik mengenai hak-hak finansial dan administratif yang masih melekat pada mantan orang nomor dua di negara tersebut. Berdasarkan regulasi yang berlaku, Gibran tetap berhak atas sejumlah fasilitas dan tunjangan signifikan yang diatur secara ketat oleh negara.

Dasar hukum utama yang mengatur hak-hak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Regulasi ini memastikan bahwa meskipun jabatan telah ditinggalkan, mantan pemimpin negara tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan tertentu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, termasuk bagi mereka yang berhenti dengan hormat.

Rincian Hak Pensiun dan Perlengkapan Rumah

Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Untuk menghitung besaran ini, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, sebagaimana dirujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020. Selain pensiun pokok, Pasal 7 menyebutkan adanya tunjangan tambahan, sementara Pasal 8 mengatur tentang fasilitas fisik yang diterima, termasuk pemberian perlengkapan rumah yang hanya diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah.

Tanggung Jawab Negara atas Pemeliharaan Kendaraan

Aspek menarik lainnya terletak pada pemeliharaan aset yang diberikan. Meskipun pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab pribadi mantan wakil presiden setelah penyerahan, negara tetap menanggung biaya pemeliharaan kendaraan bermotor beserta gaji pengemudinya. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan dukungan logistik berkelanjutan bagi mantan pemimpin, memastikan transisi dari jabatan aktif ke status bekas pejabat berlangsung dengan tetap memperhatikan standar kesejahteraan yang telah dijamin oleh undang-undang.