MPR Tetapkan Jalur Resmi: Kirim Surat Permintaan Dua Cawapres ke Prabowo dalam 14 Hari

MPR RI resmi melancarkan langkah prosedural untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menghentikan masa jabatannya. Berdasarkan hasil Rapat Gabungan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11), lembaga legislatif tersebut akan segera mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kandidat calon wakil presiden dalam tenggat waktu 14 hari.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa proses penyusunan dan pengiriman surat ini ditargetkan tuntas dalam sehari, yakni pada Jumat (13/11). "Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen. Ia menegaskan, dengan asumsi surat dikirim pada tengah hari itu, maka dua nama kandidat harus sudah diajukan ke MPR dalam kurun waktu dua minggu tersebut.

Pembentukan Tim Verifikasi 34 Anggota MPR

Setelah menerima dua nama yang diusulkan oleh eksekutif, MPR tidak akan langsung menggelar pemilihan. Lembaga legislatif ini akan membentuk sebuah Tim Verifikasi khusus yang terdiri dari 34 orang anggota MPR. Tim ini memiliki mandat untuk memeriksa serta memverifikasi syarat dan kelengkapan administrasi kedua calon tersebut sebelum proses berlanjut ke tahap final. "Dari dua nama itu, kemudian kami akan membentuk tim verifikasi... yang akan memverifikasi syarat dan kelengkapan... mempersiapkan sidang paripurna MPR," jelas Habiburokhman. Verifikasi ini menjadi krusial untuk memastikan kedua kandidat memenuhi kualifikasi konstitusional yang ketat.

Harapan Proses Kondusif dan Sidang Paripurna

Langkah berikutnya setelah verifikasi adalah penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR yang berfungsi sebagai forum pemilihan resmi untuk menetapkan Wakil Presiden baru. Habiburokhman mengungkapkan adanya kesepakatan lintas fraksi untuk menjaga proses ini berjalan secara kondusif, cepat, dan tanpa gejolak politik yang berlebihan. "Semangat di kawan-kawan lintas fraksi MPR, kita semua inginnya berjalan dengan kondusif, smooth, tidak ada gaduh, dan cepat," tutupnya. Dinamika ini menandai babak baru politik Indonesia di mana mekanisme penggantian kepemimpinan di level kedua negara berjalan melalui jalur parlemen yang terstruktur.