Taufik Basari: Gibran Resmi Berhenti Jadi Wapres, Kursi Kosong Sejak Surat Diterima MPR

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak surat pengunduran dirinya diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada Kamis (12/11). Penegasan ini mengklarifikasi status hukum Gibran yang tidak lagi mengundurkan diri secara aktif, melainkan secara formil telah 'berhenti' mengakhiri masa tugasnya sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

Penjelasan dari Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, ini menjadi rujukan penting dalam mengurai ambiguitas prosedural di mana undang-undang tidak mengatur secara eksplisit kapan tepatnya masa jabatan berakhir setelah surat diserahkan. Dengan dasar penafsiran tersebut, posisi Wakil Presiden dianggap telah kosong sejak dokumen resmi itu diterima, memicu rangkaian proses pengganti berikutnya yang harus diselesaikan oleh lembaga legislatif tertinggi negara.

Penggunaan Istilah Hukum dan Status Kekosongan Jabatan

Taufik Basari menjelaskan bahwa dalam nomenklatur ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga istilah hukum untuk mengakhiri jabatan kepala negara atau wakil negara, yaitu berhenti, diberhentikan, dan mangkat. Oleh karena itu, penggunaan kata 'berhenti' dalam surat yang dikirimkan oleh Gibran Rakabuming Raka dinilai tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. "Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti. Baik itu sesuai dengan nomenklatur UUD maupun nomenklatur yang digunakan dalam suratnya dia," ujar Tobas. Ia menambahkan bahwa karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar mengenai waktu berakhirnya jabatan setelah surat diserahkan, maka dilakukan penafsiran bahwa secara formil posisi wakil presiden menjadi kosong sejak dokumen tersebut diterima oleh MPR. "Nah karena itulah maka kita bisa tafsirkan, ini tafsir ya, ketika dia menyerahkan itu kepada MPR, maka secara formil posisi wakil presiden menjadi kosong," tambahnya. Konsekuensinya, kursi jabatan Wakil Presiden kini resmi kosong berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Mekanisme Pemilihan Wapres Baru dan Sifat Deklaratif Surat

Menurut Taufik Basari, MPR tidak memiliki wewenang untuk menerima atau menolak pemberhentian Gibran karena surat tersebut bersifat deklaratif. "Ketika dia mendeklarasikan maka status itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia enggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," jelasnya. Hal ini berarti Gibran tidak dapat menarik kembali surat pengunduran dirinya setelah dokumen itu diserahkan. Selanjutnya, proses hukum mengharuskan MPR untuk menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD guna menjadwalkan paripurna pemilihan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 60 hari. Dalam rentang waktu tersebut, MPR akan meminta waktu 14 hari kepada Presiden untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan dipilih melalui mekanisme paripurna. "Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya," pungkas Tobas, menegaskan bahwa proses suksesi kepemimpinan di posisi kedua negara kini telah dimulai secara resmi.