Michael Sianipar Klaim FFI-nya Sah di Kemenkum, Ancam Lapor PSSI ke Polisi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Michael Sianipar secara tegas menyatakan bahwa legalitasnya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) masih berdiri kokoh berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
- Pernyataan keras ini ia kemukakan pada Kamis (12/11) malam sebagai respons terhadap dinamika organisasi yang tengah memanas, khususnya terkait upaya pergeseran kekuasaan di tubuh federasi futsal nasional.
- PSSI sebelumnya telah mengambil langkah drastis dengan memberhentikan Michael dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Michael Sianipar secara tegas menyatakan bahwa legalitasnya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) masih berdiri kokoh berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Pernyataan keras ini ia kemukakan pada Kamis (12/11) malam sebagai respons terhadap dinamika organisasi yang tengah memanas, khususnya terkait upaya pergeseran kekuasaan di tubuh federasi futsal nasional.
PSSI sebelumnya telah mengambil langkah drastis dengan memberhentikan Michael dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Namun, Michael menilai tindakan tersebut merupakan inkar hukum. "(Masih jadi Ketum FFI) betul," jawabnya singkat namun tegas ketika dihubungi, mengonfirmasi status jabatannya yang ia yakini sah di mata negara dan aturan internal.
Konflik Prosedural: AD/ART vs Intervensi PSSI
Michael berargumen bahwa seluruh mekanisme pergantian kepengurusan di FFI harus strictly mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan dan dilindungi oleh Kemenkum. Ia menegaskan bahwa AD/ART FFI memiliki aturan spesifik terkait penyampaian aspirasi, termasuk syarat pengajuan kongres luar biasa. "Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah... melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," tegas Michael. Bagi dia, intervensi yang melewati prosedur ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap keabsahan dokumen organisasi yang ada.
Persiapan Aksi Hukum dan Target Piala Dunia Futsal 2028
Merasa tidak menerima komunikasi resmi dari PSSI terkait keputusan tersebut, Michael Sianipar mengancam akan menempuh jalur hukum yang lebih tinggi. "Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya. Selain mempersiapkan langkah hukum, ia dan jajaran kepengurusannya bertekad untuk tetap memfokuskan diri pada visi jangka panjang. Mereka masih memegang amanah untuk menuntaskan program hingga tahun 2028, termasuk target strategis mengawal Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028. Michael meminta publik futsal Indonesia menilai polemik ini secara objektif di tengah upaya mereka untuk mewujudkan mimpi besar tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Jadwal Pelantikan Wapres Mundur Jadi 9 Desember, Prabowo Usul Kaji Koalisi

Konservasi Badak Jawa: Prioritaskan Ekosistem Ujung Kulon Sebelum Translokasi ke Alas Purwo

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton
