Menteri Maruarar Sirait Ajak 42 Duta Besar Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah Prabowo

Di tengah upaya percepatan agenda hunian nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi membuka pintu investasi internasional untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini ditandai dengan pengajakan langsung terhadap puluhan duta besar negara sahabat agar terlibat dalam pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Inisiatif tersebut disampaikan dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 yang digelar di Jakarta, tempat 42 duta besar dan perwakilan kamar dagang internasional hadir untuk memetakan potensi sinergi ekonomi global di sektor perumahan.

Dalam sambutannya, Ara menekankan bahwa program pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan fisik bangunan, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi keluarga. Ia menyoroti pentingnya integrasi antara perbaikan infrastruktur rumah dengan pemberdayaan ekonomi melalui skema pembiayaan mikro dan legalitas tanah. "Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis," ujar Ara. Ia menambahkan bahwa KADIN dan para Duta Besar diharapkan ikut mendukung akselerasi program ini untuk memastikan dampak sosialnya meluas hingga lapisan ekonomi bawah.

Kolaborasi Swasta dan Diplomasi Ekonomi Melalui CSR

Menurut Maruarar, solusi persoalan hunian tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan keterlibatan multi-pihak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam penanganan kawasan permukiman melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Sebagai contoh nyata, Ara menyoroti kondisi kawasan Menteng Tenggulun di Jakarta yang dihuni sekitar 29.000 jiwa. Di wilayah tersebut, terdapat disparitas ekonomi yang signifikan; sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan (bahkan termasuk beberapa Duta Besar yang berdomisili di sana), sementara 24.000 orang lainnya sangat membutuhkan perhatian khusus. "Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini," tegas Ara, mencontohkan bagaimana entitas internasional dapat berperan aktif dalam meredakan ketimpangan sosial di permukiman padat.

Proyeksi Peresmian 71.000 Unit Rumah Subsidi di Jawa Timur

Untuk memperluas jangkauan capaian program tersebut ke komunitas internasional, Ara mengundang para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk menghadiri momen krusial: peresmian 71.000 rumah subsidi. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Kehadiran para diplomat di lokasi ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bentuk validasi global terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak secara massal. Dengan menggabungkan akses pembiayaan seperti KUR Perumahan, Program Nasional Mawar (PNM), dan legalisasi tanah gratis, pemerintah berharap bisa menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga stabilitas ekonomi rumah tangga. Kolaborasi antara diplomasi ekonomi, partisipasi swasta, dan kebijakan publik ini menjadi fondasi utama dalam mengejar target pembangunan 3 juta rumah, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kepastian atas tempat tinggal dan aset tanahnya.