Menteri Keuangan Klarifikasi Istilah 'APBN Tekor': Bukan Rugi, Justru Rancangan Defisit untuk Rakyat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Nazara , Menteri Keuangan, menegaskan bahwa defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat diinterpretasikan sebagai kondisi rugi atau 'tekor' dalam perspektif bisnis.
- "APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi.
- APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat," tegas Suahasil , meluruskan pemahaman publik yang sering keliru menyamakan defisit fiskal dengan kerugian perusahaan.
Suahasil P. Nazara, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat diinterpretasikan sebagai kondisi rugi atau 'tekor' dalam perspektif bisnis. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (13/11), Suahasil menjelaskan bahwa APBN memang dirancang sejak awal dalam posisi defisit untuk membiayai belanja yang berdampak langsung pada masyarakat. "APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat," tegas Suahasil, meluruskan pemahaman publik yang sering keliru menyamakan defisit fiskal dengan kerugian perusahaan.
Istilah "APBN tekor" kerap muncul dalam diskursus publik ketika pendapatan negara tercatat lebih rendah dibandingkan belanja. Namun, Suahasil mengingatkan bahwa kondisi ini merupakan bagian integral dari rancangan anggaran negara, bukan indikasi kegagalan fiskal. "Kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," imbuhnya. Klarifikasi ini penting untuk membangun literasi keuangan publik yang akurat, mengingat APBN merupakan instrumen kebijakan, bukan entitas komersial yang mengejar keuntungan semata.
Realisasi Fiskal: Defisit 1,47 Persen PDB dengan Pertumbuhan Pendapatan 23,9 Persen
Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun, yang setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di balik angka defisit tersebut, kinerja pendapatan negara menunjukkan tren positif. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, realisasi yang setara dengan 83 persen dari target tahunan dan tumbuh 23,9 persen secara tahunan.
- Pendapatan Negara: Rp2.618 triliun (83% dari target, tumbuh 23,9% yoy).
- Belanja Negara: Rp2.997,2 triliun (78% dari pagu anggaran, tumbuh 15,6% yoy).
- Defisit APBN: Rp379,3 triliun (setara 1,47% PDB).
Kesimpurnaan data ini menunjukkan bahwa meskipun belanja melampaui pendapatan, hal tersebut masih dalam koridor yang terukur dan sesuai dengan desain fiskal yang bertujuan untuk mendorong ekonomi melalui stimulus belanja.
Percepatan Belanja Akhir Tahun dan Implikasi Keseimbangan Primer
Memasuki kuartal akhir tahun, Suahasil memperkirakan belanja negara akan semakin dipercepat seiring dengan penyelesaian kontrak pada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Akselerasi belanja pada bulan November dan Desember ini berdampak langsung pada posisi keseimbangan primer APBN. Hingga Oktober, keseimbangan primer masih berada di level positif, namun percepatan belanja akhir tahun diperkirakan akan menggeser posisi tersebut. Strategi ini merupakan mekanisme standard dalam fiskal Indonesia untuk memastikan realisasi anggaran terserap penuh pada tahun berjalan, sehingga manfaat dari APBN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat sebelum tutup buku fiskal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
