Menko Airlangga: Penandatanganan ASEAN DEFA di Manila Kunci Penguatan Ekosistem Digital Asia Tenggara

Indonesia bersiap mengambil langkah strategis dalam peta ekonomi kawasan dengan rencana penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya untuk menyatukan kebijakan digital guna memperlancar aktivitas ekonomi lintas batas. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dijadwalkan bertolak ke Manila untuk mewakili Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan historis ini. Setelah seluruh negara anggota menandatangani, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.

Kerangka kerja ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan inisiatif yang diinisiasi saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kebijakan digital negara anggota agar aktivitas ekonomi digital dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Airlangga menegaskan bahwa implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data yang ketat.

Dampak Ekonomi: Potensi Ganda Nilai Ekonomi Digital

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada tahun 2030. Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti kesepakatan ini melalui proses ratifikasi dengan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan. Proses ini juga mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Implikasi Nasional dan Manfaat bagi UMKM

ASEAN DEFA diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM, melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara. Berikut poin-poin utama manfaat yang diarahkan oleh kesepakatan ini:

• Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital antar negara.
• Penyederhanaan transaksi elektronik untuk mempermudah akses pasar.
• Perkembangan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi yang lebih kuat.
• Kebebasan arus data lintas batas yang tepercaya dan pengembangan talenta digital.

Berjalan beriringan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke OECD, DEFA menjadi fondasi penting. Mengacu pada laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025, tumbuh 14 persen secara tahunan. Penandatanganan ini menjadi jaminan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya besar, tetapi juga inklusif dan aman untuk seluruh lapisan masyarakat.