Skandal Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Terungkap: Bermula dari Perintah Hapus Jejak Digital di Grup WhatsApp

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara akhirnya terkuak secara gamblang di hadapan publik. Kronologi skandal ini dibeberkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/11). Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan mendalam terhadap instruksi pembubaran grup percakapan WhatsApp dan penghapusan jejak digital oleh salah satu terlapor, yang justru menjadi pemicu pelaporan resmi ke kepolisian.

Menurut Suyudi, praktik penyadapan ilegal ini berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Saat menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik. "Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," papar Suyudi di hadapan anggota dewan. Kasus ini tidak hanya melibatkan Ahrie, tetapi juga tiga jenderal polisi lainnya, yakni eks Kapolri Irjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (catatan: sumber menyebut eks Kapolri, namun konteks jabatan perlu diklarifikasi sesuai data), eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Mesin Penyadapan Tanpa Dasar Hukum Resmi

Kedalaman investigasi menunjukkan bahwa operasi penyadapan tersebut dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku. Tidak adanya surat perintah resmi menjadi celah hukum utama yang dimanfaatkan. Sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, diduga disalahgunakan untuk memonitor komunikasi pihak-pihak tertentu tanpa izin pengadilan atau dasar hukum yang kuat. Hal ini menegaskan adanya pelanggaran serius terhadap privasi dan hak asasi manusia dalam penanganan informasi digital di institusi kepolisian.

Titik Balik: Perintah Hapus Data Memicu Pelaporan

Titik balik terbongkarnya kasus ini terjadi pada Oktober 2026. Kala itu, Ahrie Sonta Nasution diduga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini dijadikan sarana komunikasi untuk menyampaikan perintah penyadapan. Tak berhenti di situ, ia juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink PLX. Langkah pembersihan jejak digital tersebut justru memicu kecurigaan mendalam dari pihak internal yang kemudian menjadi pelapor. "Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," ungkap Suyudi. Laporan dengan identitas pelapor yang dirahasiakan tersebut kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dengan locus delicti di wilayah Jakarta Selatan.