KPK Dalami Skema Tarif Cukai PT Djarum, Kerugian Negara Diperkirakan Capai Triliunan Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggali kedalaman pola pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum dan entitas bisnis afiliasinya. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengungkap potensi penyimpangan dalam penetapan standar tarif cukai yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam skala masif. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pendalaman ini merupakan bagian krusial dari penyidikan kasus dugaan korupsi di sektor cukai yang telah memasuki fase lanjutan.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (12/11) malam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, penyidik mendalami keterangan dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial SA dan AZR sebagai saksi. Fokus utama interogasi adalah pengetahuan para saksi terkait riwayat pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai terhadap PT Djarum serta perusahaan-perusahaan terafiliasi lainnya. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa data historis ini penting untuk membandingkan antara standar tarif yang seharusnya berlaku dengan tarif yang benar-benar dikenakan kepada korporasi tersebut.

Rekonstruksi Standar Tarif dan Dugaan Penyimpangan Tata Kelola

Menurut Budi, tujuan utama dari pendalaman riwayat pemeriksaan ini adalah untuk memetakan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. "Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," ujar Budi. Penemuan potensi penyimpangan dalam tata kelola cukai ini menjadi kunci bagi KPK untuk mengukur besaran kerugian negara yang ditimbulkan, yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selain itu, KPK juga sedang mendalami dugaan aliran dana atau pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada oknum di Bea Cukai sebagai bagian dari skema korupsi tersebut.

Kronologi Panjang: Dari OTT Hingga Penggeledahan Kantor di Kudus

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Perkara ini terus berkembang melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 21 Juli 2026. Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yang terdiri dari pejabat Bea Cukai seperti Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, serta sejumlah pihak dari perusahaan Blueray Cargo seperti pemilik John Field dan manajer operasional Dedy Kurniawan. Puncak pengembangan perkara terjadi pada akhir Oktober 2026, di mana KPK melakukan penggeledahan besar-besaran. Pada 28 Oktober 2026, KPK menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, diikuti penggeledahan terhadap enam perusahaan afiliasi PT Djarum sehari setelahnya. Aktivitas penyidikan berlanjut pada 30 Oktober 2026 dengan penggeledahan Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY untuk mengumpulkan bukti-bukti kerugian negara tersebut.