Kementerian PU Mobilisasi Pasukan Darurat untuk Antisipasi Longsor Susulan di Pejaten Timur

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan intervensi teknis untuk menangani darurat bencana tanah longsor yang melanda Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan ini tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga komprehensif untuk memastikan infrastruktur terdampak pulih dan potensi bencana serupa dapat dicegah di masa mendatang.

Penanganan darurat ini dilakukan melalui koordinasi intensif antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Langkah cepat ini bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga sekitar lokasi kejadian. Dody menegaskan komitmen kementerian untuk memastikan dampak longsor dapat dikendalikan secara maksimal.

Akibat Curah Hujan Tinggi, Tanggul Setinggi 6 Meter Roboh

Ahmad Victor Samodra, Plt. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltatan. Berdasarkan laporan awal, kejadian ini dipicu oleh kombinasi tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, dan pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan. Kerusakan tercatat pada tanggul sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi 6 meter. Material longsoran tersebut menutup sebagian aliran saluran, menciptakan penyempitan aliran atau bottleneck, yang kemudian memicu meluapnya air dari hulu menuju permukiman warga di elevasi lebih rendah. Selain itu, ada potensi kerusakan akses jalan dan longsor lanjutan yang mengancam keselamatan penduduk sekitar.

Pengelolaan Darurat dan Penataan Jangka Panjang Saluran Poltatan

Sebagai langkah tanggap darurat, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan telah memasang terpal di area longsoran untuk melindungi lokasi dari curah hujan berikutnya. Sementara itu, BBWS Ciliwung Cisadane memobilisasi material sandbag dan menyiapkan rencana perlindungan sementara di kaki tebing menggunakan cerucuk serta sandbag dengan mempertimbangkan kondisi akses lapangan. Untuk jangka panjang, penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena saluran tersebut berwenang di pemerintah daerah. Kementerian PU terus berkoordinasi untuk mengurangi risiko longsor susulan dan menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air.