Kementerian ESDM Proyeksi Kebutuhan Batu Bara Nasional Naik Menjadi 173 Juta Ton pada 2027

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan lonjakan signifikan dalam permintaan batu bara untuk sektor ketenagalistrikan nasional pada tahun 2027. Proyeksi terbaru menunjukkan kebutuhan total batu bara untuk PT PLN (Persero) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap swasta atau Independent Power Producer (IPP) akan mencapai 173 juta ton. Angka ini menandai kenaikan dari estimasi kebutuhan tahun 2026 yang sebesar 152 juta ton, didorong oleh penambahan kapasitas pembangkit baru yang beroperasi di Pulau Jawa.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa lonjakan ini dipicu oleh masuknya beberapa unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru ke dalam sistem kelistrikan nasional. "Karena ada tambahan PLTU yang masuk ke dalam sistem, jadi sehingga 2027 itu nanti kebutuhan batu bara PLN dan IPP sekitar 173 juta metrik ton," jelas Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 13 November 2026. Penambahan infrastruktur energi ini menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan volume pasokan bahan bakar fosil.

Proyeksi Kebutuhan Batu Bara untuk Pembangkit Jawa

Dari total proyeksi tersebut, porsi terbesar diabsorpsi oleh pembangkit listrik yang berlokasi di Pulau Jawa. Yuliot menegaskan bahwa kebutuhan khusus untuk wilayah Jawa akan melonjak menjadi 122 juta metrik ton. "Yang tambahan PLTU itu ada beberapa tambahan unit PLTU yang ada di Jawa. Jadi di Jawa. Jadi total kebutuhan batubara untuk Jawa ini sekitar 122 juta metrik ton," tegasnya. Meskipun detail nama unit PLTU tambahan tidak diungkap secara publik, konsentrasi penambahan kapasitas di pulau terpadat ini mengindikasikan bahwa Jawa tetap menjadi tulang punggung suplai listrik nasional.

Strategi Penugasan Produsen dan Target Implementasi

Untuk menjamin keandalan pasokan tersebut, pemerintah menargetkan penyelesaian penetapan penugasan (allocation tasking) bagi masing-masing produsen batu bara paling lambat sebelum akhir tahun 2026. Langkah ini krusial untuk menyelaraskan distribusi bahan bakar antara produsen, PT PLN, dan IPP. Dengan penugasan yang sudah ditetapkan, pihak terkait dapat melakukan perencanaan logistik dan kontrak jangka panjang yang lebih presisi. Strategi ini bertujuan untuk mencegah potensi kelangkaan bahan bakar yang dapat mengganggu kinerja pembangkit baru di Jawa dan stabilitas pasokan listrik secara nasional di tahun 2027.