Kemenkeu Targetkan Rampung Perpres Penyatuan Pengadilan Pajak ke MA pada Akhir November 2026
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Proses transisi kelembagaan dalam sistem peradilan pajak Indonesia memasuki tahap krusial dengan target penyelesaian administrasi Peraturan Presiden (Perpres) pada akhir November 2026 .
- Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penyatuan Pengadilan Pajak ke dalam struktur Mahkamah Agung (MA) akan diimplementasikan secara penuh mulai Januari 2027.
- Dalam keterangannya, Astera mengonfirmasi bahwa dokumen regulasi tertinggi terkait perubahan ini sudah berada di fase finalisasi administrasi.
Proses transisi kelembagaan dalam sistem peradilan pajak Indonesia memasuki tahap krusial dengan target penyelesaian administrasi Peraturan Presiden (Perpres) pada akhir November 2026. Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penyatuan Pengadilan Pajak ke dalam struktur Mahkamah Agung (MA) akan diimplementasikan secara penuh mulai Januari 2027. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, menandai langkah konkret negara dalam menata kembali independensi hukum perpajakan.
Dalam keterangannya, Astera mengonfirmasi bahwa dokumen regulasi tertinggi terkait perubahan ini sudah berada di fase finalisasi administrasi. "Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari berjalan lancar," ujar Astera. Pernyataan ini memberikan kepastian temporal bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparatur negara hingga wajib pajak, bahwa mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa pajak akan segera berlaku secara resmi pada awal tahun depan, mengakhiri era transisi yang telah berjalan selama beberapa tahun sejak putusan konstitusional terbit.
Dampak Putusan MK atas Independensi Peradilan Pajak
Rencana penyatuan ini merupakan konsekuensi langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya berada di bawah MA. Selama ini, meskipun menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Pengadilan Pajak secara administratif masih berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Putusan tersebut menjadi tonggak penting yang mempertegas prinsip independensi, di mana pengelolaan kelembagaan kini diarahkan selaras dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terpisah dari eksekutif.
Berdasarkan data dari situs resmi MA, keberadaan Pengadilan Pajak menjadi ruang bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk menguji keputusan perpajakan secara objektif. Dengan beralihnya wewenang pembinaan ke MA, keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara diharapkan semakin kuat. Hal ini sekaligus menghapus potensi bias administratif yang selama ini melekat karena ketergantungan pada kementerian teknis, sehingga putusan hukum benar-benar berdiri di atas keadilan semata.
Siapakah Astera Primanto Bhakti dan Peran Kemenkeu dalam Transisi
Astera Primanto Bhakti saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, sebuah posisi kunci yang bertanggung jawab atas pengelolaan internal dan koordinasi kebijakan strategis kementerian. Peran Kemenkeu dalam transisi ini bersifat kolaboratif; mereka memastikan agar proses administrasi Perpres tidak terhalang birokrasi, sekaligus mempersiapkan serah terima aset dan sumber daya manusia dari Kemenkeu ke MA agar tidak mengganggu pelayanan sengketa pajak yang berjalan selama masa transisi.
Penataan menyeluruh ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga infrastruktur organisasi dan anggaran. Dengan target rampungnya Perpres pada November 2026, MA dan Kemenkeu bekerja sama untuk memastikan kesiapan infrastruktur peradilan. Implementasi efektif pada Januari 2027 akan menjadi penanda berakhirnya otonomi administratif Pengadilan Pajak di bawah eksekutif, menggantinya dengan sistem yang lebih terintegrasi dalam kekuasaan kehakiman nasional. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan Indonesia secara keseluruhan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KKP Gelar Global MSP Conference di Bali: Dorong Investasi Biru Berkelanjutan dengan Kehadiran Delegasi 25 Negara

DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Statistik di Rapat Paripurna

Gubernur Ahmad Luthfi Ingatkan Jateng Hadapi Cuaca Ekstrem: Mitigasi Banjir hingga Kewaspadaan Kebakaran
