Krisis Penyerapan Ikan di Dapur MBG: Pelaku Usaha Minta Sanksi Tegas agar Gemarikan Berjalan Efektif
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Sektor perikanan dalam negeri menghadapi tantangan struktural serius dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Benturan Logika Ekonomi Dapur dan Kebijakan Nasional Isu ini mencuat dalam diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
- Susilo Hartoko menegaskan, "Namanya dapur tidak akan pernah berani berkontrak dengan kami...
Sektor perikanan dalam negeri menghadapi tantangan struktural serius dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), realitas di lapangan menunjukkan adanya disfungsi antara kebijakan makro dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Susilo Hartoko, mengkritik keras mentalitas profit oriented yang membuat dapur-dapur MBG enggan menjalin kontrak pengadaan ikan, karena harga komoditas tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan alternatif lain seperti telur.
Benturan Logika Ekonomi Dapur dan Kebijakan Nasional
Isu ini mencuat dalam diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Susilo Hartoko menegaskan, "Namanya dapur tidak akan pernah berani berkontrak dengan kami... Ketika berbicara harga ikan lebih tinggi daripada harga telur, pasti dia memilih telur." Kondisi ini menciptakan paradoks bagi pelaku usaha budidaya yang berharap MBG menjadi pasar serap utama. Padahal, Budi Yuwono, Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menegaskan target ambisius dalam rencana aksi Gemarikan, yaitu dapur SPPG diminta memasak ikan setidaknya dua kali dalam seminggu. Tanpa mekanisme paksa, target ini berisiko menjadi sekadar aspirasi di atas kertas.
Kewajiban Sanctioned Compliance dan Peran Kepala BGN
Untuk mengatasi resistensi berbasis harga tersebut, pelaku usaha mendesak penguatan regulasi turunannya. Susilo Hartoko meminta agar Perpres 74/2026 ditindaklanjuti dengan aturan yang mengikat hingga tingkat pengelola dapur, termasuk penerusan keputusan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. "Dan harus ada sanksi. Jadi jangan sampai mitra tidak bisa bergerak karena mengacu kepada aturan," tegasnya. Tanpa mekanisme sanksi yang jelas, insentif ekonomi yang terbatas di dapur MBG akan terus mengalah pada logika pasar bebas, mengabaikan mandat nasional untuk diversifikasi sumber protein hewani dan perlindungan nelayan dan petambak dalam negeri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KKP Gelar Global MSP Conference di Bali: Dorong Investasi Biru Berkelanjutan dengan Kehadiran Delegasi 25 Negara

DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Statistik di Rapat Paripurna

Gubernur Ahmad Luthfi Ingatkan Jateng Hadapi Cuaca Ekstrem: Mitigasi Banjir hingga Kewaspadaan Kebakaran
