Kemenkeu Laporkan Defisit APBN Tembus Rp379,3 T per Oktober 2026, Fokus Percepatan Belanja Prioritas
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026.
- Angka ini setara dengan 1,47% dari produk domestik bruto (PDB), yang masih berada di bawah batas maksimal defisit sebesar 3% PDB.
- Dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal tetap terjaga dan sehat di tengah dinamika ekonomi global.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini setara dengan 1,47% dari produk domestik bruto (PDB), yang masih berada di bawah batas maksimal defisit sebesar 3% PDB. Dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal tetap terjaga dan sehat di tengah dinamika ekonomi global.
Secara detail, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78% dari pagu Rp3.842,7 triliun. Kondisi ini menghasilkan keseimbangan primer positif sebesar Rp114,8 triliun, menandakan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal sebelum pembiayaan utang. Adapun total pembiayaan anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp595,2 triliun atau 86,4% dari target yang ditetapkan.
Tantangan Penerimaan Pajak dan Percepatan Belanja Akhir Tahun
Memasuki November-Desember 2026, pemerintah menghadapi tugas krusial untuk mengumpulkan pendapatan negara sekitar Rp590,1 triliun guna mencapai target akhir tahun. Mayoritas angka ini, yakni Rp514 triliun, ditargetkan dari penerimaan pajak. Suahasil mengakui bahwa mengumpulkan sisa penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir bukan pekerjaan mudah. "Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun sampai 31 Oktober. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun harus dikumpulkan. Rp514 triliun untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak," ujar Suahasil. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun.
Kinerja PNBP Melampaui Target dan Strategi Efisiensi Belanja
Di luar pajak, kinerja penerimaan negara menunjukkan variasi yang menarik. Penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target. Namun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatatkan prestasi melampaui ekspektasi dengan capaian Rp551,8 triliun, setara 120,2% dari target APBN. Suahasil menyebut capaian PNBP yang tinggi ini ditopang oleh pengawasan lahan hutan yang lebih ketat serta surplus dari Bank Indonesia. Untuk sisi belanja, pemerintah harus merealisasikan sisa anggaran sebesar Rp945,2 triliun pada November-Desember 2026. Strategi yang diambil adalah percepatan penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, sambil tetap menjaga efisiensi anggaran secara ketat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
