Kuningan Raih Penghargaan Nasional, Pemkab Perkuat Hunian Layak dan Perlindungan Sosial Inklusif

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak dan memperluas jangkauan perlindungan sosial melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah strategis ini diperkuat oleh raihan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten pada ajang Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Oktober 2026. Penghargaan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan pemicu percepatan penanganan warga kurang mampu yang masih menempati rumah tidak layak huni, seperti kasus Mak Adminah (90 tahun) yang rumahnya rusak parah dan nyaris ambruk.

Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Demi mempercepat perbaikan, Bupati Dian menggandeng pengusaha pariwisata untuk memperbaiki rumah warga melalui program Berkah Bedah Rumah Keluarga Harapan. Menurut Dian, ketergantungan penuh pada anggaran pemerintah pusat harus dikurangi dengan mengaktivasi peran dunia usaha dan masyarakat yang mampu. "Insyaallah persoalan sosial di Kuningan, termasuk rumah tidak layak ini, berangsur-angsur kita selesaikan atas dukungan semuanya, terutama dari masyarakat yang mampu," ujar Dian. Sebagai dampak positif dari penghargaan nasional tersebut, Kuningan memperoleh alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah dengan nilai setara Rp5 miliar.

Akselerasi Program Perumahan dan Pembebasan Retribusi untuk MBR

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kuningan, Deni Hamdani, mencatat bahwa hingga 2026 terdapat sekitar 1.500 unit rumah subsidi yang telah dibangun oleh pengembang. Selain pembangunan baru, Pemkab memfasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui beberapa jalur:

• Alokasi BSPS 2026 sebanyak 1.293 unit.
• Kontribusi lembaga filantropi dalam membangun dan memperbaiki sekitar 200 unit rumah.
• Program CSR pengembang untuk sekitar 20 unit rumah.

Guna mempermudah akses kepemilikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemkab Kuningan memberlakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang diikuti dengan fasilitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di luar sektor perumahan, Pemkab Kuningan memperluas perlindungan sosial pada 2026 dengan memutakhiri akurasi data penerima bantuan, memberdayakan ekonomi warga miskin, serta memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia. Upaya pembangunan inklusif ini diperkuat melalui penyelenggaraan sekolah inklusif dan pembukaan peluang karier setara bagi penyandang disabilitas di posisi strategis pemerintahan, menegaskan bahwa kesejahteraan di Kuningan tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga pengakuan terhadap potensi setiap warga negara.