Gibran Mundur, Ini Daftar Fasilitas Negara dan Hak Pensiun 100% yang Diteruskan

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Dalam surat tersebut, Gibran meminta MPR untuk menindaklanjuti proses pengunduran diri sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Ahmad Muzani, Ketua MPR, mengonfirmasi bahwa surat yang sama juga telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan menghormati dan mendukung keputusan mantan wakil presiden itu. Meskipun telah mengakhiri masa jabatan, Gibran tetap berhak atas sejumlah fasilitas negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan bagi pejabat yang berhenti dengan hormat.

Rincian Pensiun dan Fasilitas Keperluan Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini didasarkan pada gaji pokok saja, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan. Selain pensiun, Gibran juga berhak atas tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 7 dari undang-undang tersebut juga mengatur penjaminan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.

Jaminan Kesehatan, Kediaman, dan Pengamanan Keluarga

Fasilitas yang diterima tidak berhenti pada sisi administratif dan keuangan. Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta anggota keluarganya. Hak-hak material lainnya meliputi penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Selain itu, Gibran berhak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri. Sementara itu, aspek keamanan bagi mantan pejabat beserta keluarganya diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh hak pensiun, tunjangan, serta biaya operasional mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pejabat resmi berhenti dari jabatannya.