Demokrat Resmi Serahkan Proses Cawapres kepada Prabowo, Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis ini diambil menyusul pengunduran diri Gibran dari posisi orang nomor dua di Indonesia, menandai pergeseran dinamis dalam peta politik nasional. AHY menyatakan bahwa sikap partai ini sepenuhnya berlandaskan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan intervensi politik partisan.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (13/11/2026), AHY menjelaskan bahwa Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo. "Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," ujar AHY. Penjelasan ini merujuk pada landasan hukum yang solid, memastikan proses pengisian jabatan kekosongan ini tetap dalam koridor legalitas negara.

Konsultasi Politik dan Dasar Konstitusional

Sikap resmi ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil dari konsultasi langsung antara AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI Ke-6. Keduanya menyepakati bahwa penghormatan terhadap kewenangan MPR dalam memilih adalah bentuk kepatuhan tertinggi terhadap supremasi hukum. "Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tambah AHY. Langkah ini menegaskan komitmen Demokrat untuk menjaga integritas proses konstitusional tanpa memaksakan kepentingan faksi di tengah kekosongan jabatan negara.

Ajakan untuk Kondusivitas Nasional

AHY menutup pernyataannya dengan seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. "Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegasnya. Pesan ini bertujuan untuk meredam potensi gesekan politik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Berikut poin-poin kunci dari pernyataan resmi Partai Demokrat:

• Tidak Ada Nama Usulan dari Partai Demokrat ke Presiden Prabowo.
• Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menjadi acuan utama mekanisme penggantian wapres.
• Kewenangan MPR dalam memilih dari dua calon yang diusulkan presiden dihormati sepenuhnya.
• Konsultasi Internal telah dilakukan dengan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi.