DJP Bongkar 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi Pajak Rp2,01 Triliun Terancam

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap temuan signifikan terkait manipulasi data perpajakan di mana 475.698 wajib pajak terdeteksi menghapus bukti potong pajak dari akun sistem Coretax. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan membuat status kurang bayar menjadi nihil saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025. Nilai Pajak Penghasilan (PPh) pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp2,01 triliun.

Temuan ini disampaikan oleh Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, dalam Media Gathering DJP di Bogor. Bimo menjelaskan bahwa secara total, terdapat 1,9 juta wajib pajak yang tercatat menghapus bukti potong. Namun, DJP hanya menargetkan 475.698 wajib pajak untuk dikirimkan pesan pengingat atas 3,72 juta bukti pemotongan. Penentuan target ini didasarkan pada kriteria ketat, yaitu bukti pemotongan berstatus valid, sudah dilaporkan oleh penerbit pada SPT Masa PPh Pasal 21, bersifat non-final, memiliki nilai PPh di atas atau sama dengan Rp100.000, serta NPWP pada bukti potong identik dengan NPWP pada SPT Tahunan 2025.

Strategi Behavioral Nudge untuk Bangkitkan Kesadaran Wajib Pajak

DJP memilih pendekatan behavioral atau perilaku dalam menangani kasus ini. Alih-alih langsung melakukan penindakan hukum, otoritas pajak mengirimkan pesan elektronik yang dirancang untuk membangkitkan kesadaran moral wajib pajak. Pesan tersebut menekankan bahwa tindakan tidak melaporkan pajak secara utuh akan berdampak negatif pada kualitas pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan. "Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," ujar Bimo. Strategi ini bertujuan meyakinkan wajib pajak bahwa kewajiban pajak mereka memiliki kaitan langsung dengan hak-hak publik lainnya.

Profil Data: Dari Rp100 Ribu hingga Rp1 Miliar

Data rincian menunjukkan distribusi nilai pemotongan yang dihapus memiliki variasi yang signifikan. Bimo merinci komposisi wajib pajak berdasarkan nilai PPh yang terhapus sebagai berikut:

• 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai antara Rp100.000 hingga Rp1 juta.
• 71 wajib pajak memiliki nilai pemotongan di atas Rp1 miliar, menandakan adanya potensi manipulasi pada lapisan korporasi atau individu dengan penghasilan sangat tinggi.
• Kelompok nilai PPh terbesar berada pada rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta, yang menyumbang sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak.

"Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tegas Bimo, menegaskan komitmen DJP dalam mengawal integritas data perpajakan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem Coretax mampu mendeteksi anomali data secara presisi, sekaligus menunjukkan bahwa DJP tidak hanya mengejar angka penerimaan, tetapi juga menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan Indonesia.