Yusril Tegaskan: Penentuan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran Sepenuhnya Kewenangan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas ini disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk meluruskan berbagai spekulasi mengenai mekanisme pengisian jabatan kosong di tingkat negara tertinggi tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden. "Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," ujar Yusril, menekankan bahwa proses ini bersifat eksklusif di tangan eksekutif tertinggi sebelum masuk ke ranah legislatif persidangan.

Peran Partai Koalisi dalam Konsultasi Politik

Meskipun keputusan akhir berada di tangan Presiden, Yusril mengakui adanya dimensi politik yang melibatkan partai-partai pengusung. Ia menyebut bahwa Presiden kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. "Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," tegas Yusril, mengindikasikan bahwa konsultasi bersifat partisipatif namun tidak mengikat secara hukum.

Mekanisme Konstitusional dan Peran MPR

Yusril merinci bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berbeda secara fundamental dengan pemilihan umum. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki peran karena pemilihan dilakukan oleh MPR berdasarkan ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berikut adalah poin-poin kunci mekanisme yang dijelaskan Yusril:

• Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon ke MPR.
• Partai politik pengusung dapat dilibatkan dalam proses konsultasi atau perundingan.
• Pemilihan final dilakukan melalui sidang MPR sesuai mekanisme konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril. Penjelasan ini menggarisbawahi fleksibilitas politik Presiden dalam memilih calon, sekaligus menegaskan supremasi konstitusional MPR dalam proses pemilihan akhir, tanpa campur tangan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.