Yusril: Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres Berasal dari Kemauan Sendiri, MPR Diminta Tindak Lanjut

Sebuah dinamika politik signifikan terjadi di Istana Negara Kamis (12/11/2026), setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Yusril, yang hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan MPR dan DPR, menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berasal dari kemauan pribadi Gibran, bukan dari tekanan atau intervensi pihak lain.

Dalam keterangan persnya, Yusril menjelaskan bahwa dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri yang dikirimkan Gibran kepada Kepala Negara dan MPR. "Saya sudah membaca copy dari surat itu yang pada intinya wakil presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri," ujar Yusril. Surat tersebut juga memuat permohonan agar MPR menindaklanjuti keputusan ini dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. "Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," lanjut Yusril.

Implikasi Hukum: Masa Transisi Kekosongan Jabatan

Pernyataan Yusril ini membuka babak baru dalam proses suksesi kepemimpinan nasional. Menurut Yusril, pengunduran diri Gibran ini akan dibahas secara khusus dalam forum pimpinan MPR dan DPR. "Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," katanya. Secara yuridis, kekosongan jabatan ini memicu mekanisme penggantian yang ketat.

• Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR harus bersidang dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari.
• Tugas MPR dalam sidang tersebut adalah memilih wakil presiden baru yang diusulkan dua orang oleh presiden.
• Proses ini menjadi konsekuensi hukum langsung dari surat pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran.

Yusril Sebut Tidak Perlu Sidang Persetujuan Formal

Dari sisi prosedural, Yusril Ihza Mahendra memberikan analisis hukum bahwa MPR tidak perlu lagi mengadakan sidang untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, format pernyataan "menyatakan berhenti" dalam surat Gibran memiliki similaritas dengan peristiwa sejarah sebelumnya. "Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto ya, yang saya draf 1998, ada kata-kata menyatakan berhenti," tutur Yusril. Analisis ini mengindikasikan bahwa proses hukum ke depan akan fokus sepenuhnya pada mekanisme pemilihan pengganti, bukan pada validitas pengunduran dirinya, sehingga mempercepat transisi kekosongan jabatan wakil presiden.